DPN Elang Tiga Hambalang tekankan transparansi anggaran, keamanan pangan, perlindungan pekerja, dan hak penerima manfaat sebagai prioritas nasional.

ELANG TIGA GLOBAL NEWS — HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, 2 November 2026

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Elang Tiga Hambalang menyoroti kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjatuhkan sanksi penangguhan terhadap 6.097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena belum tertib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).

Kebijakan tersebut diumumkan pada 30 Oktober 2026 dan dijadwalkan berlaku mulai 2 November 2026. Berdasarkan data BGN per 28 Oktober 2026, jumlah SPPG yang belum memenuhi kewajiban pelaporan terdiri atas 1.801 SPPG di Wilayah I, 2.616 di Wilayah II, dan 1.680 di Wilayah III.

BGN menjelaskan bahwa penangguhan berkaitan dengan ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana. SPPG yang telah memenuhi kewajiban pelaporan serta lolos verifikasi dapat memperoleh pencabutan status penangguhan sesuai ketentuan.

DPN ETH: Program Strategis Harus Didukung Pengawasan Ketat

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, Safrizal, bersama Sekretaris Jenderal Ganda Satria Dharma, melalui rumusan sikap organisasi menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

DPN ETH mendukung tujuan pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah dapur maupun makanan yang didistribusikan.

Kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, transparansi anggaran, dan manfaat nyata bagi masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan program.

Organisasi juga mengingatkan bahwa ketidakpatuhan administrasi tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa berdasarkan bukti dan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Jangan Sampai Penangguhan Mengganggu Hak Penerima Manfaat

DPN ETH meminta pemerintah memastikan penerapan sanksi terhadap pengelola SPPG tidak mengabaikan kebutuhan penerima manfaat.

Apabila penangguhan menyebabkan pelayanan makanan terhenti, BGN bersama pemerintah daerah dan pihak terkait perlu menyiapkan langkah penanganan sesuai mekanisme resmi agar anak-anak tetap memperoleh makanan yang aman dan bergizi.

Menurut DPN ETH, penegakan disiplin administrasi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat. Anak-anak tidak boleh menanggung dampak berkepanjangan akibat persoalan tata kelola.

Sanitasi Dapur dan Pengelolaan Limbah Harus Diawasi

Selain pelaporan anggaran, DPN ETH menyoroti kelayakan dapur, higiene, sanitasi, keamanan pangan, serta pengelolaan limbah SPPG.

Setiap dapur harus memenuhi persyaratan kebersihan dan keamanan pengolahan makanan. Pengelolaan limbah cair maupun sampah operasional juga perlu diawasi agar tidak menimbulkan pencemaran atau gangguan kesehatan warga sekitar.

Pengaduan masyarakat mengenai bau, pembuangan limbah, dan kondisi sanitasi perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan instansi berwenang. Hasil pemeriksaan diharapkan disampaikan secara transparan sesuai ketentuan.

Sekjen DPN ETH Dorong Enam Langkah Pembenahan MBG

Dalam rumusan pandangan organisasi, Sekjen DPN ETH Ganda Satria Dharma mendorong enam langkah strategis untuk memperkuat tata kelola program.

1. Evaluasi penggunaan anggaran: memperkuat pemeriksaan laporan dan kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan operasional.
2. Inspeksi kelayakan dapur: memastikan higiene, sanitasi, keamanan pangan, dan pengelolaan limbah memenuhi ketentuan.
3. Perlindungan penerima manfaat: memastikan persoalan administrasi tidak mengabaikan kebutuhan gizi masyarakat.
4. Perlindungan pekerja: memperhatikan keselamatan kerja dan pemenuhan hak pekerja sesuai peraturan.
5. Pelibatan ekonomi lokal: membuka kesempatan yang adil bagi petani, peternak, UMKM, dan koperasi dalam rantai pasok.
6. Penguatan pengaduan publik: menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti.

DPN ETH menilai kebutuhan pangan dalam program MBG seharusnya turut menggerakkan perekonomian daerah. Pengadaan bahan baku harus memperhatikan kualitas, keamanan, harga yang wajar, kemampuan pasok, serta transparansi proses.

DPN ETH Siap Mendorong Pengawasan Sosial

DPN Elang Tiga Hambalang juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah.

Melalui badan-badan otonomnya, organisasi dapat berkontribusi sesuai bidang masing-masing. Satuan Mahasiswa ETH dapat mendorong edukasi publik dan pengawasan sosial; Satuan Petani ETH memperkuat keterlibatan petani dan pemasok pangan lokal; Asosiasi Pengusaha ETH mendorong peluang bagi UMKM dan koperasi; sementara Serikat Buruh dan Pekerja ETH memperjuangkan perlindungan pekerja.

LBH Elang Tiga Hambalang juga dapat berkontribusi melalui edukasi dan pendampingan hukum sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

DPN ETH menegaskan bahwa pengawasan sosial harus dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab, tanpa mengambil alih kewenangan pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Uang Rakyat Harus Dipertanggungjawabkan

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa setiap program yang menggunakan anggaran negara wajib dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pengawasan bukan hambatan bagi pembangunan, melainkan instrumen untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah penyimpangan.

Organisasi mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus mendorong pembenahan menyeluruh, mulai dari pengelolaan anggaran, kualitas makanan, sanitasi, perlindungan pekerja, hingga keterlibatan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi investasi bagi masa depan generasi bangsa, bukan sekadar pencapaian jumlah dapur dan paket makanan yang dibagikan.

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memastikan program ini berjalan transparan, aman, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum: Safrizal
Sekretaris Jenderal: Ganda Satria Dharma

DPN ELANG TIGA HAMBALANG — BERSATU MENGAWAL KEPENTINGAN RAKYAT DAN KEMAJUAN BANGSA.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang