Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Berita Hukum Nasional

Lokasi penerbitan: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR – Senin, 2 November 2026, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperkuat koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Langkah tersebut menjadi perhatian penting dalam pembangunan sistem peradilan pidana Indonesia karena keselamatan saksi, pelapor, dan korban merupakan bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil.

Dalam kegiatan diskusi tematik di Kantor LPSK, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan pentingnya memperkuat koordinasi lintas lembaga agar pelayanan pelindungan dan pemulihan korban dapat dilakukan lebih cepat.

Salah satu persoalan yang dibahas adalah kebutuhan pertukaran dokumen penanganan perkara, termasuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan hasil pemeriksaan medis, untuk mempercepat penilaian kebutuhan pelindungan serta penghitungan restitusi korban.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang memandang bahwa penguatan perlindungan saksi dan korban harus menjadi prioritas nasional. Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin keselamatan, pemulihan, dan hak korban.

1. Peristiwa yang terjadi

LPSK melaksanakan pembahasan penguatan substansi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat dalam pelindungan saksi dan korban.

Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang mulai berlaku pada 20 Mei 2026.

Peraturan baru tersebut memperluas pengaturan pelindungan terhadap saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan ahli.

Penguatan koordinasi diperlukan agar perlindungan dapat diberikan sesuai kebutuhan dan tingkat risiko yang dihadapi masing-masing pihak.

2. Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam pembahasan meliputi LPSK, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga terkait lainnya.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati memberikan penjelasan mengenai pentingnya penyelarasan aturan dan koordinasi penanganan korban.

Akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil juga dilibatkan dalam pembahasan.

3. Waktu kejadian

Kegiatan diskusi tematik berlangsung pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Informasi kegiatan tersebut diberitakan pada tanggal yang sama.

Berita LBH Elang Tiga Hambalang ini diterbitkan pada Senin, 2 November 2026, sebagai tindak lanjut perhatian terhadap perkembangan hukum nasional.

4. Tempat kejadian

Pembahasan dilaksanakan di Kantor LPSK, Jakarta.

Pelaksanaan perlindungan saksi dan korban menjadi tanggung jawab yang memerlukan koordinasi di berbagai wilayah Indonesia.

Pemberitaan diterbitkan dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Alasan persoalan ini penting

Saksi dan korban tindak pidana dapat menghadapi berbagai ancaman, mulai dari intimidasi fisik, tekanan psikologis, penyebaran identitas pribadi, hingga ancaman melalui media digital.

Dalam perkara tertentu, korban juga membutuhkan bantuan medis, rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, serta ganti kerugian.

Tanpa perlindungan yang memadai, saksi atau korban dapat merasa takut untuk memberikan keterangan maupun melanjutkan proses hukum.

Karena itu, keberadaan LPSK dan koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi penting untuk menjaga keselamatan pihak yang membutuhkan perlindungan.

6. Pelaksanaan dan tindak lanjut

LPSK tengah memperkuat pengaturan kerja sama lintas lembaga agar proses perlindungan dan pemulihan korban berjalan lebih efektif.

Penyelarasan rancangan peraturan dengan aturan pelaksanaan hukum acara pidana juga diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan.

Selain itu, penghitungan restitusi perlu dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjalankan peran sesuai kewenangannya dalam menyediakan layanan pendukung bagi saksi dan korban.

PANDANGAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana harus mendapat perlindungan hukum yang nyata.

Saksi dan korban tidak boleh dibiarkan menghadapi ancaman seorang diri ketika membantu proses penegakan hukum.

Pelindungan harus diberikan berdasarkan penilaian kebutuhan dan risiko, tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kemampuan ekonomi pemohon.

LBH Elang Tiga Hambalang juga menekankan bahwa pemulihan korban harus menjadi bagian dari sistem peradilan yang berkeadilan.

Korban tidak cukup hanya memperoleh putusan pengadilan. Mereka juga perlu mendapatkan informasi mengenai hak, bantuan yang tersedia, serta mekanisme untuk mengupayakan restitusi atau kompensasi sesuai ketentuan hukum.

SARAN DAN MASUKAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, pemerintah perlu mempercepat penyusunan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 agar pelindungan saksi dan korban dapat dilaksanakan secara efektif.

Kedua, LPSK bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi.

Ketiga, pemerintah daerah perlu menyediakan dukungan layanan medis, psikologis, dan sosial bagi korban sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran.

Keempat, aparat penegak hukum harus memastikan saksi dan korban yang menghadapi ancaman memperoleh informasi mengenai mekanisme permohonan pelindungan.

Kelima, penghitungan restitusi perlu dilakukan secara transparan agar korban memahami komponen kerugian dan prosedur pemulihan haknya.

Keenam, pemerintah perlu memperluas pendidikan hukum mengenai hak saksi, pelapor, dan korban kepada masyarakat.

Ketujuh, perlindungan terhadap ancaman digital, termasuk penyebaran identitas dan intimidasi melalui media sosial, perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan peraturan.

PANDANGAN DAN SARAN KETUA UMUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Dalam kerangka pandangan hukum organisasi yang dipimpin Ketua Umum Okky A., J.SH., MH., LBH Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diproses, tetapi juga dari kemampuan negara memberikan rasa aman dan memulihkan hak masyarakat yang dirugikan.

LBH Elang Tiga Hambalang menyarankan agar pemerintah, LPSK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta pemerintah daerah memperkuat kerja sama untuk mempercepat penanganan permohonan perlindungan.

Organisasi juga menekankan pentingnya pendampingan hukum bagi masyarakat yang belum memahami haknya sebagai saksi maupun korban.

Pandangan tersebut merupakan rumusan sikap hukum organisasi untuk naskah pemberitaan ini, bukan kutipan langsung Ketua Umum yang telah diverifikasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) mengenai hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya terkait hak korban dan pemulihan.

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Penguatan koordinasi LPSK bersama pemerintah dan aparat penegak hukum merupakan langkah penting untuk membangun sistem perlindungan saksi dan korban yang lebih efektif.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak seluruh pihak untuk memastikan bahwa masyarakat yang membantu proses penegakan hukum memperoleh perlindungan yang layak.

Saksi harus dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut, sementara korban harus memiliki kesempatan memperoleh pemulihan sesuai haknya.

Penegakan hukum yang berkeadilan harus menghadirkan keamanan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

SUMBER BERITA

1. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia.

Judul: Transformasi Sistem Peradilan Pidana: LPSK Gelar Sosialisasi UU Nomor 3 Tahun 2026 dan Penguatan Ekosistem Pelindungan Korban di Sumatera Barat.

Tanggal publikasi: 21 Oktober 2026.

https://www.lpsk.go.id/publikasi/berita/transformasi-sistem-peradilan-pidana-lpsk-gelar-sosialisasi-uu-nomor-3-tahun-2026-dan-penguatan-ekosistem-pelindungan-korban-di-sumatera-barat

2. ANTARA News.

Judul: LPSK Perkuat Sinergi Lintas Lembaga Terkait Perlindungan Saksi-Korban.

Tanggal publikasi: 22 Oktober 2026.

https://www.antaranews.com/berita/5805383/lpsk-perkuat-sinergi-lintas-lembaga-terkait-perlindungan-saksi-korban

3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

https://peraturan.bpk.go.id/Details/349942/uu-no-3-tahun-2026

PENERBIT

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum:
Okky A., J.SH., MH.

Alamat:
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Rapi