Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Minggu, 1 November 2026, Upaya pemberantasan korupsi di sektor penerimaan negara kembali menjadi perhatian publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah pada Jumat, 30 Oktober 2026. Langkah penyidikan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di sektor cukai yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Apa yang terjadi?

Dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta menyita sejumlah uang tunai. KPK menyampaikan bahwa barang bukti tersebut akan ditelaah dan dianalisis lebih lanjut untuk memperkuat pembuktian perkara. Hingga informasi yang diberitakan pada 31 Oktober 2026, nominal uang tunai yang disita belum diumumkan karena masih dalam proses penghitungan.

Siapa yang melakukan penyidikan?

Penyidikan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kegiatan penggeledahan dilakukan terhadap kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.

Kapan dan di mana peristiwa berlangsung?

Penggeledahan berlangsung pada Jumat, 30 Oktober 2026, di Kota Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa ini menjadi bagian dari perkembangan penanganan dugaan korupsi yang berkaitan dengan sektor cukai.

Mengapa perkara ini penting?

Penerimaan cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan cukai, dampaknya tidak hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

Bagaimana proses hukum harus berjalan?

KPK perlu menindaklanjuti barang bukti yang telah diamankan melalui pemeriksaan dan analisis secara profesional. Setiap pihak yang diduga terlibat harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta hak setiap orang untuk memperoleh proses hukum yang adil.

Pandangan LBH Elang Tiga Hambalang

LBH Elang Tiga Hambalang menilai pengawasan terhadap sektor cukai harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sektor penerimaan negara membutuhkan sistem yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik suap, gratifikasi, maupun penyalahgunaan kewenangan.

LBH Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa pengungkapan dugaan korupsi tidak boleh berhenti pada penggeledahan atau penetapan tersangka. Penegakan hukum harus mampu mengungkap konstruksi perkara, menelusuri aliran dana, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti, serta mengupayakan pemulihan kerugian negara sesuai hukum.

Saran dan masukan LBH Elang Tiga Hambalang

1. KPK perlu menyampaikan perkembangan penyidikan secara berkala kepada masyarakat tanpa mengganggu kepentingan penyidikan.

2. Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu mengevaluasi sistem pengawasan penerimaan cukai, termasuk proses administrasi dan pengawasan pita cukai.

3. Pemeriksaan internal terhadap potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan harus diperkuat.

4. Setiap transaksi dan proses pelayanan yang berkaitan dengan penerimaan negara perlu didukung sistem digital yang dapat diaudit dan ditelusuri.

5. Aparatur negara harus mendapatkan pengawasan dan pembinaan integritas secara berkelanjutan agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

6. Apabila ditemukan kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan mekanisme pemulihan aset sesuai ketentuan perundang-undangan.

7. Masyarakat dan pelaku usaha harus memperoleh saluran pengaduan yang aman dan mudah diakses untuk melaporkan dugaan penyimpangan.

Pandangan Ketua Umum LBH Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum LBH Elang Tiga Hambalang, Okky A., J.SH., MH., menyampaikan bahwa penerimaan negara harus dijaga karena bersumber dari hak dan kewajiban masyarakat serta aktivitas perekonomian nasional.

Menurutnya, penegakan hukum di sektor cukai harus dilakukan secara objektif, tidak tebang pilih, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.

Ia juga menekankan bahwa pembenahan sistem pengawasan sama pentingnya dengan penindakan. Pemerintah perlu menutup celah penyimpangan melalui transparansi, pengawasan berlapis, dan pertanggungjawaban aparatur.

Dasar hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
6. Asas praduga tidak bersalah dan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi pengelolaan penerimaan negara dan mendukung pemberantasan korupsi secara bertanggung jawab. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti, transparansi, dan keadilan.

Uang negara harus dilindungi, kewenangan harus dipertanggungjawabkan, dan pelayanan publik harus terbebas dari praktik korupsi.