Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Jumat, 30 Oktober 2026

Perlindungan Konsumen di Era Digital Perlu Diperkuat

Hambalang, Kabupaten Bogor — Perkembangan perdagangan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan berbagai risiko, mulai dari informasi produk yang tidak sesuai, iklan menyesatkan, penyalahgunaan data pribadi, hingga kesulitan memperoleh pengembalian dana ketika terjadi kerugian.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang menilai perlindungan konsumen harus menjadi perhatian bersama, terutama karena semakin banyak masyarakat melakukan transaksi melalui platform perdagangan elektronik.

Konsumen tidak boleh hanya dipandang sebagai pihak yang melakukan pembayaran. Mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang maupun jasa yang ditawarkan.

Dalam praktiknya, masyarakat masih dapat menghadapi persoalan ketika produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, layanan tidak diberikan sebagaimana dijanjikan, atau pelaku usaha tidak memberikan penyelesaian atas pengaduan konsumen.

Hak Konsumen Harus Mendapat Kepastian

Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang adil dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

Konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar serta memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian maupun ketentuan hukum.

Di sisi lain, pelaku usaha berkewajiban menjalankan kegiatan usahanya secara jujur, memberikan informasi yang tidak menyesatkan, serta bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen sesuai ketentuan yang berlaku.

Pandangan LBH Elang Tiga Hambalang

LBH Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa penguatan perlindungan konsumen harus dilakukan melalui edukasi hukum, pengawasan terhadap pelaku usaha, dan kemudahan akses pengaduan.

Masyarakat perlu memahami bahwa bukti transaksi, percakapan dengan penjual, deskripsi produk, bukti pembayaran, serta dokumentasi barang yang diterima dapat menjadi informasi penting ketika terjadi sengketa.

Organisasi ini juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah memberikan data pribadi, kode OTP, kata sandi, maupun informasi keuangan kepada pihak yang tidak dapat dipastikan identitas dan kewenangannya.

Penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya mengutamakan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila penyelesaian secara langsung tidak berhasil, konsumen dapat memanfaatkan saluran pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.

Saran dan Masukan LBH Elang Tiga Hambalang

1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap kegiatan perdagangan digital dan praktik usaha yang merugikan konsumen.

2. Pelaku usaha wajib memberikan informasi produk, harga, syarat transaksi, dan kebijakan pengembalian secara jelas serta tidak menyesatkan.

3. Platform perdagangan elektronik perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, transparan, dan memiliki tindak lanjut yang jelas.

4. Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa identitas penjual, ulasan produk, ketentuan transaksi, serta keamanan metode pembayaran sebelum melakukan pembelian.

5. Edukasi mengenai hak konsumen dan keamanan data pribadi perlu diperluas hingga tingkat desa dan lingkungan masyarakat.

6. Konsumen yang mengalami kerugian perlu mendapatkan informasi mengenai jalur pengaduan dan bantuan hukum agar haknya dapat diperjuangkan sesuai ketentuan.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya prinsip perlindungan hak warga negara.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas, teliti, dan memahami hak-hak hukumnya dalam setiap transaksi.

Kemajuan perdagangan digital harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru membuka ruang bagi penipuan, penyalahgunaan data, dan praktik usaha yang merugikan.

Perlindungan konsumen bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga kewajiban pelaku usaha dan bagian dari kesadaran masyarakat.

Hak konsumen harus dihormati, kerugian harus ditangani, dan keadilan harus dapat diakses oleh setiap orang.