Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Jumat, 30 Oktober 2026

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Mahkamah Agung Republik Indonesia mendorong peningkatan kualitas layanan surat tercatat melalui evaluasi kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pemanggilan dan pemberitahuan persidangan berlangsung secara tepat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Sunarto, dalam audiensi bersama jajaran PT Pos Indonesia di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, MA mengusulkan penguatan mekanisme pengaduan, integrasi sistem informasi, serta penyediaan bukti pengiriman yang dapat dipantau.

Layanan surat tercatat memiliki peran penting dalam proses peradilan. Surat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan berkaitan langsung dengan hak dan kepentingan hukum para pihak. Ketidaktepatan penyampaian surat berpotensi menimbulkan persoalan prosedural dan menghambat proses penyelesaian perkara.

Karena itu, Ketua MA menekankan bahwa kualitas pelayanan peradilan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Evaluasi kerja sama tidak cukup hanya mengukur terpenuhinya prosedur, tetapi juga harus melihat manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Mahkamah Agung juga menyoroti perlunya meja pengaduan di loket layanan pos untuk menerima keluhan masyarakat mengenai pengiriman dokumen perkara. Selain itu, integrasi sistem informasi antara MA dan PT Pos Indonesia diharapkan dapat memudahkan pemantauan status pengiriman serta mempercepat penanganan apabila terjadi kendala.

Bukti penyampaian surat juga perlu diperkuat dengan dokumentasi yang memadai. Dengan demikian, pengadilan dan para pihak dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai proses pengiriman, waktu penyampaian, serta kondisi ketika surat tidak berhasil diserahkan kepada penerima.

Tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan turut menjadi perhatian. Jaringan pelayanan PT Pos Indonesia dinilai dapat membantu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap kantor pengadilan.

Dalam pertemuan tersebut, MA dan PT Pos Indonesia juga membahas perlunya penyempurnaan mekanisme penyerahan surat ketika penerima tidak ditemukan, serta langkah antisipasi terhadap risiko kerusakan dan kehilangan dokumen selama proses pengiriman. Kedua lembaga sepakat bahwa evaluasi bersama dan pembahasan teknis perlu dilakukan agar kendala yang berulang dapat segera diperbaiki.

Pandangan LBH Elang Tiga Hambalang

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang menilai peningkatan kualitas layanan surat tercatat merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan peradilan yang adil, terbuka, dan dapat dipercaya masyarakat.

Organisasi berpandangan bahwa setiap pemanggilan dan pemberitahuan perkara harus dilaksanakan secara cermat sesuai ketentuan hukum. Masyarakat tidak boleh dirugikan akibat kesalahan alamat, keterlambatan pengiriman, tidak jelasnya bukti penyerahan, ataupun lemahnya mekanisme pengaduan.

LBH Elang Tiga Hambalang juga mendorong agar setiap pengaduan mengenai layanan surat tercatat ditangani secara profesional dan diberikan tindak lanjut yang jelas. Penguatan pengawasan perlu dilakukan agar kerja sama antarlembaga benar-benar memberikan perlindungan terhadap hak para pencari keadilan.

Saran dan Masukan Organisasi

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di seluruh lingkungan peradilan.

2. Kepada PT Pos Indonesia, agar meningkatkan ketelitian petugas dalam proses pengiriman dan penyerahan dokumen persidangan serta memastikan bukti penyampaian tersedia secara akurat.

3. Kepada MA dan PT Pos Indonesia, agar mengembangkan sistem informasi terintegrasi sehingga status pengiriman dapat dipantau dan kendala dapat segera ditindaklanjuti.

4. Agar dibentuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat, disertai batas waktu penanganan dan informasi tindak lanjut yang transparan.

5. Agar dilakukan evaluasi berkala terhadap kualitas layanan, termasuk pemeriksaan terhadap persoalan pengiriman yang berulang.

6. Agar diberikan pelatihan kepada petugas pos dan petugas pengadilan mengenai prosedur pemanggilan serta pemberitahuan sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Agar akses layanan surat tercatat diperhatikan secara merata, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil dan daerah dengan keterbatasan sarana transportasi.

8. Agar perlindungan hak para pihak berperkara menjadi ukuran utama keberhasilan kerja sama, bukan hanya pencapaian target administratif.

Landasan dan Acuan

Pelaksanaan layanan surat tercatat perlu memperhatikan ketentuan hukum acara yang berlaku, ketentuan administrasi peradilan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 mengenai tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Kerja sama MA dan PT Pos Indonesia juga perlu dijalankan dengan mengutamakan kepastian prosedur, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak seluruh unsur peradilan dan penyelenggara layanan pengiriman untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Surat panggilan dan pemberitahuan perkara harus disampaikan secara benar, dapat dibuktikan, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pelayanan peradilan yang baik bukan hanya terlihat dari cepatnya proses administrasi, tetapi juga dari terjaminnya hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan kesempatan membela kepentingan hukumnya secara adil.