Pemerintah menyiapkan perubahan tata kelola minyak dan gas bumi melalui rencana penyederhanaan perizinan sektor hulu migas. DPN Elang Tiga Hambalang menilai percepatan investasi perlu diimbangi transparansi, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan pengawasan yang kuat agar pengelolaan kekayaan energi nasional memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kamis, 29 Oktober 2026

Rencana pemerintah memusatkan proses perizinan sektor hulu minyak dan gas bumi melalui Badan Usaha Khusus (BUK) Migas menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan reformasi tata kelola energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan rencana tersebut dalam Forum Ekonomi, Keuangan, dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi (FOREK Hulu Migas) 2026 di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Pemerintah menilai proses perizinan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga selama ini menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat investasi eksplorasi dan produksi migas. Melalui Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), pemerintah ingin menyederhanakan prosedur sekaligus memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha.

Bahlil menyampaikan bahwa pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Migas telah mencapai sekitar 90 persen. Salah satu substansi yang dibahas adalah penguatan kewenangan BUK Migas, termasuk dalam proses perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Melalui mekanisme perizinan yang lebih terintegrasi, kontraktor diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif setelah memenangkan tender wilayah kerja migas. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mempercepat pelaksanaan eksplorasi dan mendukung peningkatan produksi energi nasional.

Meski demikian, pembahasan DIM yang telah mencapai sekitar 90 persen tidak berarti RUU Migas telah disahkan atau seluruh kewenangan BUK Migas sudah berlaku. Ketentuan mengenai kelembagaan, perizinan, pengawasan, dan pertanggungjawaban masih harus mengikuti proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menilai penyederhanaan perizinan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam reformasi sektor migas. Namun, perubahan tersebut harus dirancang dengan tetap melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

Salah satu isu penting dalam pembahasan RUU Migas adalah rencana penataan kelembagaan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas, termasuk transformasi fungsi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi Badan Usaha Khusus Migas.

Penataan kelembagaan tersebut berkaitan dengan perkembangan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang membatalkan sejumlah ketentuan mengenai Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah menjalankan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas melalui SKK Migas. Rencana pembentukan BUK Migas dimaksudkan untuk memperkuat kepastian hukum dan memperjelas tata kelola sektor tersebut.

Namun, perubahan kelembagaan tidak cukup dilakukan dengan memindahkan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lainnya. Pemerintah perlu menjelaskan kedudukan hukum BUK Migas, hubungannya dengan kementerian terkait, mekanisme pengawasan, pengelolaan keuangan, serta pertanggungjawaban atas setiap keputusan strategis.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kebijakan energi yang mampu memperkuat kemandirian nasional.

Menurut Safrizal, peningkatan investasi di sektor migas merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi. Namun, percepatan investasi tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam.

“Indonesia membutuhkan percepatan investasi energi untuk memperkuat kemampuan produksi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Namun, reformasi perizinan harus dilakukan dengan tetap menjaga kepentingan negara, perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, dan kepastian hukum,” tegas Safrizal.

Safrizal menilai pemerintah harus membangun keseimbangan antara kemudahan investasi dan perlindungan kepentingan nasional. Sektor migas memiliki kedudukan strategis karena berkaitan dengan kekayaan alam, kebutuhan energi, penerimaan negara, dan keberlanjutan pembangunan.

Karena itu, perubahan tata kelola harus memastikan negara tetap memiliki kemampuan mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi pemanfaatan sumber daya migas. Keberhasilan reformasi tidak cukup diukur dari meningkatnya nilai investasi, tetapi juga dari perkembangan produksi, efisiensi pengelolaan, manfaat bagi penerimaan negara, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Safrizal juga menekankan bahwa sumber daya minyak dan gas bumi harus dikelola dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi saat ini dan kepentingan generasi mendatang.

“Sumber daya migas merupakan kekayaan strategis bangsa. Kebijakan pengelolaannya harus diarahkan pada ketahanan energi nasional, peningkatan manfaat ekonomi, penguatan kemampuan industri dalam negeri, serta perlindungan generasi mendatang,” jelas Safrizal.

Menurutnya, pengembangan sektor migas perlu didukung peningkatan keterampilan tenaga kerja Indonesia, pemanfaatan teknologi, dan penguatan industri pendukung dalam negeri. Investasi yang berkualitas harus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Minyak dan gas bumi masih mempunyai peranan dalam berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari transportasi dan manufaktur hingga pembangkitan listrik, industri pupuk, dan petrokimia. Karena itu, peningkatan produksi migas dapat mendukung ketahanan energi, tetapi keberhasilannya bergantung pada berbagai faktor.

Kegiatan eksplorasi membutuhkan modal besar, teknologi, kepastian kontrak, dan kemampuan teknis. Hasilnya juga dipengaruhi kondisi geologi serta keberadaan cadangan yang dapat diproduksikan secara ekonomis.

Dengan demikian, penyederhanaan perizinan dapat mendukung investasi, tetapi tidak otomatis menjamin penemuan cadangan baru atau peningkatan produksi dalam waktu singkat. Pemerintah perlu menyertai reformasi perizinan dengan peningkatan kualitas data sumber daya migas, penguatan industri domestik, dan evaluasi hasil yang terukur.

DPN ETH mendorong pemerintah menyampaikan indikator keberhasilan reformasi secara terbuka. Indikator tersebut dapat mencakup waktu penyelesaian perizinan, realisasi investasi, kegiatan pengeboran, perkembangan cadangan, tingkat produksi, serta kontribusi ekonomi bagi negara.

Selain percepatan perizinan, rencana pemberian kewenangan luas kepada BUK Migas juga memerlukan pengaturan yang jelas mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban. Pemusatan proses perizinan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi harus disertai pembagian fungsi dan mekanisme pengendalian yang memadai.

Risiko tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan perlu diantisipasi melalui aturan yang tegas, audit, pengawasan internal, serta pemeriksaan terhadap keputusan strategis. Hal tersebut merupakan kebutuhan tata kelola dan bukan tuduhan bahwa penyimpangan telah terjadi.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan BUK Migas.

“Pembentukan atau penguatan badan khusus dengan kewenangan perizinan yang luas harus mempunyai mekanisme pengawasan yang jelas. Pemerintah perlu menjelaskan struktur kelembagaan, batas kewenangan, pengendalian konflik kepentingan, serta sistem pemeriksaan keputusan investasi,” tegas Ganda Satria Dharma.

Ganda menilai pemerintah perlu memastikan pembagian tugas antara BUK Migas, kementerian, dan lembaga terkait dirumuskan secara tegas. Sistem perizinan satu pintu akan memberikan manfaat apabila mampu mengurangi prosedur yang tidak perlu tanpa menimbulkan ketidakpastian baru.

Selain kelembagaan, Ganda mengingatkan bahwa penyederhanaan administrasi tidak boleh menghapus persyaratan teknis, keselamatan, dan perlindungan lingkungan.

“Pemerintah harus membedakan prosedur administratif yang memang dapat disederhanakan dengan persyaratan teknis, lingkungan, dan keselamatan yang wajib dipenuhi. Kemudahan berusaha tidak boleh berarti berkurangnya tanggung jawab hukum,” jelas Ganda.

Kegiatan eksplorasi, pengeboran, produksi, dan pengangkutan migas mempunyai risiko yang membutuhkan standar keselamatan ketat. Karena itu, percepatan pelayanan harus tetap disertai pengawasan terhadap kepatuhan kontraktor dan pelaksanaan kewajiban lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga membahas kemungkinan pemberian perlakuan perpajakan khusus untuk mendukung investasi pada tahap eksplorasi. Dalam penjelasannya pada 28 Oktober 2026, Bahlil menyampaikan gagasan mengenai perlakuan khusus terhadap beban pajak pada tahap ketika kegiatan belum menghasilkan temuan yang dapat dikomersialkan.

Rencana tersebut masih memerlukan kejelasan mengenai bentuk fasilitas, persyaratan penerima, jangka waktu, mekanisme pengawasan, dan evaluasi manfaatnya. Belum dapat disimpulkan bahwa seluruh kewajiban pajak kegiatan eksplorasi migas telah dihapus atau seluruh perusahaan otomatis memperoleh fasilitas baru.

DPN ETH menilai insentif fiskal perlu didasarkan pada tujuan ekonomi yang terukur. Pemerintah harus membandingkan potensi peningkatan investasi dengan dampaknya terhadap penerimaan negara agar kebijakan tersebut memberikan manfaat yang sepadan.

Dalam pembahasan legislasi, DPR juga mempunyai peran penting untuk memastikan perubahan tata kelola migas memiliki dasar hukum yang jelas. RUU Migas perlu memperhatikan kepastian kontrak, pengelolaan penerimaan negara, kebutuhan energi domestik, perlindungan lingkungan, dan manfaat bagi daerah penghasil.

Setiap usulan yang disampaikan dalam proses pembahasan harus dibedakan dari ketentuan yang telah disepakati dan berlaku. Karena itu, substansi akhir mengenai kewenangan BUK Migas dan tata kelola sektor hulu migas perlu merujuk pada dokumen resmi legislasi yang telah ditetapkan.

DPN ETH menilai masyarakat, akademisi, pekerja, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta pemerintah daerah perlu memperoleh ruang partisipasi yang memadai dalam pembahasan kebijakan strategis tersebut.

Perhatian juga perlu diberikan kepada masyarakat di daerah penghasil migas. Kegiatan usaha energi harus mendukung perekonomian nasional sekaligus memperhatikan kebutuhan pembangunan daerah, kesempatan kerja, pengembangan usaha lokal, dan perlindungan lingkungan.

DPN ETH berpandangan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Manfaat ekonomi sektor migas perlu dirasakan secara adil sesuai ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku.

Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan migas juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan memperhatikan perubahan dan ketentuan yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

DPN ETH menilai pembahasan RUU Migas harus memperkuat pelaksanaan prinsip penguasaan negara atas kekayaan alam, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha yang sah.

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat, DPN Elang Tiga Hambalang mendorong delapan langkah perbaikan dalam pembahasan RUU Migas.

Pertama, pemerintah dan DPR perlu membuka informasi mengenai substansi perubahan regulasi serta memberikan ruang partisipasi publik yang bermakna.

Kedua, RUU Migas harus memperjelas kedudukan hukum, struktur kelembagaan, batas kewenangan, pengawasan, dan pertanggungjawaban BUK Migas.

Ketiga, sistem perizinan perlu memiliki prosedur, persyaratan, dan batas waktu yang jelas serta dapat dipantau sesuai ketentuan.

Keempat, pengendalian konflik kepentingan harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan perizinan, kontrak, dan pengelolaan aset.

Kelima, standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan harus tetap ditegakkan meskipun prosedur administrasi disederhanakan.

Keenam, reformasi migas perlu mendukung peningkatan produksi, penguatan industri nasional, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan kemampuan tenaga kerja Indonesia.

Ketujuh, kebijakan harus memperhatikan manfaat yang adil bagi daerah penghasil sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedelapan, pemerintah perlu menetapkan indikator evaluasi berkala yang mencakup efisiensi perizinan, investasi, produksi, penerimaan negara, kepatuhan hukum, serta dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

DPN ETH menilai reformasi tata kelola migas merupakan agenda strategis yang harus dijalankan dengan mengutamakan kepentingan nasional. Pemerintah membutuhkan regulasi yang mampu mempercepat investasi, meningkatkan kepastian berusaha, dan memperkuat kemampuan produksi energi.

Namun, seluruh langkah tersebut harus berjalan bersama perlindungan kekayaan negara, pengawasan yang efektif, dan pertanggungjawaban yang jelas. Pengelolaan migas tidak cukup dinilai dari besarnya investasi atau meningkatnya aktivitas eksplorasi, tetapi juga dari manfaatnya bagi ketahanan energi, penerimaan negara, industri nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa rencana pembentukan dan penguatan kewenangan BUK Migas harus diarahkan pada perbaikan tata kelola energi nasional. Pemerintah dan DPR perlu memastikan setiap kewenangan mempunyai batas yang jelas, mekanisme pengawasan yang memadai, serta dasar hukum yang kuat.

Perizinan yang lebih cepat harus mendukung kegiatan usaha yang bertanggung jawab, bukan mengurangi standar keselamatan dan perlindungan lingkungan. Investasi harus diperkuat, sementara pengawasan terhadap kekayaan negara tetap dijaga.

DPN ETH menegaskan bahwa kemudahan investasi harus menjadi sarana memperkuat kemandirian energi nasional, bukan alasan melemahkan pengawasan atas kekayaan negara. Indonesia membutuhkan tata kelola energi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang

Safrizal
Ketua Umum

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Kamis, 29 Oktober 2026

Mengawal Kebijakan, Menegakkan Keadilan, dan Memperjuangkan Kepentingan Rakyat Indonesia.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang