Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Kategori: Berita Hukum Nasional | Reformasi Peradilan | Keamanan Siber | Perlindungan Data

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Rabu, 28 Oktober 2026

Keamanan digital menjadi bagian penting dari pelayanan hukum

Transformasi digital di lingkungan peradilan membawa manfaat dalam mempercepat pelayanan, memudahkan akses informasi perkara, serta mendukung administrasi peradilan yang lebih efisien. Namun, perkembangan tersebut juga menuntut penguatan keamanan sistem informasi agar pelayanan publik tetap berjalan dengan aman, andal, dan dapat dipercaya.

Pada 23 Oktober 2026, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan pengumuman mengenai security advisory atau imbauan keamanan terkait CVE-2026-109618 dan CVE-2026-109619. Pengumuman tersebut merujuk pada imbauan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengenai potensi kerentanan pada PHP versi 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, 8.1, serta versi lebih lama yang telah berstatus end of life (EOL).

Dalam pengumumannya, Mahkamah Agung menyebutkan bahwa kerentanan tersebut memiliki tingkat risiko signifikan dan berpotensi memengaruhi stabilitas infrastruktur informasi vital. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung mengimbau pengelola sistem teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk segera mengambil langkah mitigasi.

Informasi ini menjadi pengingat bahwa keamanan teknologi bukan semata-mata urusan teknis. Keandalan sistem digital turut berkaitan dengan kelancaran pelayanan, kerahasiaan informasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

akta dan informasi utama

Berdasarkan pengumuman resmi Mahkamah Agung, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian:

1. Adanya imbauan keamanan. Mahkamah Agung menerbitkan pemberitahuan pada 23 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut informasi keamanan dari BSSN.

2. Kerentanan pada sejumlah versi PHP. Pengumuman menyebutkan PHP versi 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, 8.1, serta versi lebih lama yang telah berstatus EOL.

3. Mitigasi menjadi prioritas. Pengelola sistem teknologi informasi di lingkungan peradilan diimbau segera melakukan langkah penanganan untuk mengurangi risiko.

4. Stabilitas layanan perlu dijaga. Keamanan infrastruktur informasi penting untuk mendukung keberlangsungan layanan digital peradilan.

Pengumuman tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa sistem peradilan telah mengalami serangan atau kebocoran data. Penilaian mengenai dampak aktual perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan teknis dan informasi resmi dari pihak yang berwenang.

Mengapa keamanan sistem peradilan penting?

Sistem digital membantu masyarakat memperoleh informasi dan mengakses layanan pengadilan. Apabila sistem mengalami gangguan, dampaknya dapat dirasakan oleh pencari keadilan, advokat, petugas pengadilan, maupun pihak lain yang bergantung pada layanan tersebut.

Risiko yang perlu diantisipasi antara lain gangguan ketersediaan layanan, akses tanpa izin, perubahan data yang tidak sah, serta potensi terbukanya informasi yang seharusnya dilindungi. Hal-hal tersebut merupakan risiko umum keamanan siber, bukan pernyataan bahwa seluruh kejadian tersebut telah terjadi di lingkungan Mahkamah Agung.

Karena itu, penguatan keamanan perlu dilakukan secara terencana. Pembaruan perangkat lunak, pengujian keamanan, pencadangan data, pengaturan hak akses, dan pemantauan sistem merupakan bagian dari tata kelola teknologi yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, setiap pengelolaan data harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Keamanan informasi tidak boleh menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan, tetapi juga tidak boleh mengabaikan kerahasiaan dan perlindungan data yang wajib dijaga.

Dasar hukum yang relevan

Sejumlah peraturan yang relevan sebagai kerangka perlindungan informasi dan tata kelola sistem elektronik meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mengatur pelindungan data pribadi dan kewajiban pihak yang memprosesnya sesuai ketentuan.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menjadi salah satu kerangka penyelenggaraan sistem elektronik.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur hak atas informasi publik beserta pengecualian yang ditentukan oleh hukum.

Penerapan setiap ketentuan harus disesuaikan dengan lingkup, subjek, serta kewajiban hukum yang relevan. Daftar ini merupakan kerangka umum dan bukan penetapan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan tertentu.

Pandangan dan rekomendasi LBH Elang Tiga Hambalang

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang memandang bahwa penguatan keamanan digital perlu ditempatkan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan hukum. Sistem elektronik yang aman dan dapat diandalkan akan membantu menjaga kesinambungan pelayanan serta meningkatkan kepercayaan publik.

Sebagai rekomendasi organisasi, LBH Elang Tiga Hambalang mendorong langkah-langkah berikut:

1. Memprioritaskan mitigasi risiko. Pengelola teknologi informasi perlu memeriksa sistem yang digunakan, mengidentifikasi komponen terdampak, serta menerapkan pembaruan atau langkah mitigasi sesuai petunjuk resmi dari pihak berwenang.

2. Melakukan audit dan pengujian keamanan berkala. Pemeriksaan perlu dilaksanakan secara terukur, terdokumentasi, dan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

3. Memperkuat perlindungan data. Pengaturan hak akses, pencadangan data, pengamanan kredensial, dan pemantauan aktivitas sistem perlu diterapkan sesuai tingkat risiko.

4. Menyiapkan prosedur penanganan insiden. Setiap satuan kerja perlu memiliki alur pelaporan, penanganan, pemulihan layanan, dan evaluasi apabila ditemukan gangguan keamanan.

5. Meningkatkan transparansi secara proporsional. Informasi mengenai gangguan yang berdampak pada pelayanan masyarakat sebaiknya disampaikan secara akurat melalui kanal resmi, tanpa membuka rincian teknis yang dapat meningkatkan risiko keamanan.

6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan keamanan siber perlu diberikan kepada pengelola sistem dan pegawai agar risiko akibat kesalahan manusia dapat dikurangi.

7. Menjaga akses masyarakat terhadap keadilan. Apabila terjadi gangguan layanan, perlu disiapkan mekanisme informasi dan alternatif pelayanan yang sesuai ketentuan agar masyarakat tidak kehilangan akses terhadap layanan hukum.

Rekomendasi tersebut merupakan pandangan editorial organisasi untuk mendorong perbaikan tata kelola, bukan kutipan pernyataan langsung dari Ketua Umum.

Tantangan yang perlu diperhatikan

Penerapan keamanan digital menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari beragamnya sistem yang digunakan, kebutuhan pembaruan perangkat lunak, keterbatasan sumber daya, hingga pentingnya koordinasi antarsatuan kerja.

Pembaruan sistem juga perlu direncanakan dengan cermat agar tidak menimbulkan gangguan baru pada pelayanan. Oleh sebab itu, mitigasi harus disertai pengujian, pencadangan, dokumentasi, dan rencana pemulihan yang jelas.

Koordinasi dengan BSSN serta pemanfaatan panduan teknis resmi menjadi penting untuk memastikan langkah penanganan didasarkan pada informasi yang terverifikasi. Masyarakat pun diimbau menggunakan kanal resmi ketika mencari informasi tentang layanan pengadilan dan tidak menyebarkan klaim mengenai kebocoran atau serangan siber tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dampak bagi masyarakat

Penguatan keamanan sistem peradilan berpotensi memberikan manfaat nyata, antara lain:

– Menjaga keberlangsungan akses terhadap layanan pengadilan.

– Mengurangi risiko gangguan pada sistem informasi perkara.

– Mendukung perlindungan informasi yang wajib dijaga kerahasiaannya.

– Meningkatkan kepastian dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital.

– Mendorong tata kelola teknologi yang lebih tertib, aman, dan akuntabel.

Manfaat tersebut bergantung pada penerapan langkah pengamanan yang efektif, evaluasi berkala, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Kesimpulan

Imbauan keamanan yang diterbitkan Mahkamah Agung pada 23 Oktober 2026 menunjukkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kerentanan perangkat lunak yang dapat memengaruhi infrastruktur informasi. Langkah mitigasi perlu dilakukan secara cepat, terukur, dan sesuai panduan teknis yang berwenang.

LBH Elang Tiga Hambalang mendorong agar keamanan sistem digital, perlindungan data, kesinambungan pelayanan, dan transparansi publik berjalan seimbang. Penguatan keamanan siber bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab penyelenggara layanan dalam mendukung kepastian hukum dan akses masyarakat terhadap keadilan.

Masyarakat diharapkan tetap merujuk pada sumber resmi dan menyampaikan laporan melalui kanal yang tepat apabila menemukan dugaan gangguan layanan atau penyalahgunaan informasi.