Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Kategori: Hukum nasional, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan ketertiban umum

Hambalang, Kabupaten Bogor, Rabu, 28 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutan secara damai, sementara aparat negara berkewajiban memberikan perlindungan serta memastikan kegiatan berlangsung sesuai ketentuan hukum.

Pada Rabu, 28 Oktober 2026, Divisi Humas Polri melalui Tribrata News memublikasikan pendekatan pelayanan kepolisian yang mengedepankan prinsip humanis, pencegahan, dan kolaborasi dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat. Polri menyatakan bahwa pelayanan tersebut harus tetap menghormati hak masyarakat, menjaga keselamatan, serta memperhatikan kepentingan publik lainnya.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang menilai bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan pemeliharaan ketertiban umum harus berjalan beriringan. Pengamanan yang baik tidak semata-mata diukur dari situasi yang terkendali, tetapi juga dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, profesionalitas aparat, dan akuntabilitas setiap tindakan.

1. FAKTA DAN INFORMASI UTAMA

Berdasarkan publikasi Tribrata News Polri tanggal 28 Oktober 2026, sejumlah poin penting yang disampaikan meliputi:

Pertama, Polri menyatakan mengedepankan pendekatan humanis, preventif, dan kolaboratif dalam pelayanan terhadap aksi penyampaian pendapat di muka umum.

Kedua, pelayanan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Ketiga, langkah pengamanan meliputi komunikasi dengan berbagai pihak, deteksi dini, pencegahan potensi gangguan, pengaturan lalu lintas, patroli, serta koordinasi dengan koordinator lapangan.

Keempat, Polri menyatakan bahwa tindakan terhadap pelanggaran hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan, proporsionalitas, keselamatan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kelima, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, mematuhi ketentuan hukum, menjaga ketertiban, serta menyampaikan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab.

Informasi tersebut merupakan keterangan yang dipublikasikan oleh Polri. Pelaksanaan di setiap lokasi tetap perlu dinilai berdasarkan keadaan faktual dan tindakan yang benar-benar terjadi di lapangan.

2. DASAR HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT

Kebebasan menyampaikan pendapat memperoleh perlindungan melalui sejumlah ketentuan hukum nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3), menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28J UUD 1945 mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan harus memperhatikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menghormati hak orang lain serta memenuhi pertimbangan yang sah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjadi dasar penting dalam pelaksanaan hak menyampaikan pendapat sekaligus mengatur kewajiban dan tanggung jawab yang menyertainya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga relevan dalam pembahasan mengenai penghormatan dan perlindungan hak dasar setiap orang.

Penerapan seluruh ketentuan tersebut harus dilakukan secara utuh. Kebebasan berpendapat tidak boleh dihilangkan secara sewenang-wenang, sedangkan tindakan yang benar-benar melanggar hukum tetap dapat ditangani melalui prosedur yang sah.

3. KESEIMBANGAN ANTARA KEBEBASAN DAN KETERTIBAN

Pelaksanaan aksi di muka umum dapat melibatkan kepentingan yang berbeda. Peserta aksi ingin menyampaikan aspirasi, pengguna jalan membutuhkan akses transportasi, pelaku usaha berkepentingan terhadap kegiatan ekonomi, dan aparat bertanggung jawab memberikan perlindungan.

Kondisi tersebut memerlukan koordinasi yang baik agar hak satu pihak tidak diabaikan demi kepentingan pihak lainnya.

Pendekatan humanis perlu diwujudkan melalui komunikasi yang jelas, penyampaian arahan yang dapat dipahami, pengendalian situasi secara terukur, dan pengutamaan langkah pencegahan selama memungkinkan.

Jika terjadi pelanggaran, tindakan aparat harus memiliki dasar hukum dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan kewenangan tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau berdasarkan penilaian subjektif semata.

Di sisi lain, peserta aksi diharapkan tidak melakukan kekerasan, merusak fasilitas umum, mengancam keselamatan orang lain, atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum.

4. TANTANGAN DALAM PENGAMANAN AKSI

Terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan agar pelayanan kepolisian dan pelaksanaan aksi berlangsung secara aman.

Komunikasi antara aparat dan peserta aksi

Koordinasi sebelum dan selama kegiatan dapat membantu mengurangi kesalahpahaman. Informasi mengenai rute, pengaturan lalu lintas, dan kebutuhan keselamatan sebaiknya disampaikan secara jelas.

Penggunaan kewenangan secara proporsional

Setiap tindakan pengamanan harus disesuaikan dengan situasi nyata, tingkat risiko, dan dasar hukum yang berlaku. Penanganan tidak seharusnya dilakukan secara berlebihan terhadap peserta yang menjalankan haknya secara damai.

Perlindungan masyarakat umum

Pengamanan perlu memperhatikan keselamatan peserta aksi, petugas, pengguna jalan, kelompok rentan, serta masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan.

Informasi dan dokumentasi

Informasi yang beredar di ruang digital harus diperiksa sebelum disebarluaskan. Dokumentasi kejadian dapat membantu proses evaluasi dan pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran, dengan tetap memperhatikan privasi dan ketentuan hukum.

Akuntabilitas dan mekanisme pengaduan

Dugaan pelanggaran oleh pihak mana pun perlu ditangani melalui mekanisme pengaduan yang tersedia. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, berdasarkan bukti, dan menghormati hak semua pihak.

5. PANDANGAN DAN SARAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang mendorong agar pelayanan terhadap aksi penyampaian pendapat dilaksanakan dengan mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keselamatan masyarakat.

Sebagai rekomendasi organisasi, LBH Elang Tiga Hambalang menyampaikan beberapa masukan berikut.

Pertama, aparat kepolisian perlu memastikan bahwa setiap tindakan pengamanan memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan secara profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, komunikasi antara aparat, penyelenggara aksi, koordinator lapangan, dan unsur masyarakat perlu diperkuat untuk mencegah kesalahpahaman serta mengurangi potensi konflik.

Ketiga, hak warga negara untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara damai harus dihormati. Pengamanan tidak seharusnya digunakan untuk menghambat pendapat yang sah hanya karena isinya berbeda dengan pandangan pihak tertentu.

Keempat, dugaan pelanggaran oleh peserta aksi maupun aparat perlu diperiksa melalui prosedur yang adil, objektif, dan berdasarkan bukti. Tidak seorang pun seharusnya dinyatakan bersalah sebelum melalui proses yang sesuai ketentuan hukum.

Kelima, evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan untuk memperbaiki koordinasi, perlindungan keselamatan, pengelolaan lalu lintas, dan penanganan pengaduan.

Keenam, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pendidikan publik mengenai hak, kewajiban, dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aman dan bertanggung jawab.

Masukan tersebut merupakan rekomendasi editorial organisasi dan bukan kutipan langsung atau pernyataan pribadi Ketua Umum yang telah dikonfirmasi.

6. DAMPAK BAGI MASYARAKAT

Pelaksanaan pengamanan yang profesional dan menghormati hak asasi manusia dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Masyarakat akan memiliki ruang yang lebih baik untuk menyampaikan kritik dan aspirasi, sementara kepentingan publik seperti keselamatan, kelancaran aktivitas sehari-hari, dan perlindungan fasilitas umum tetap dapat diperhatikan.

Sebaliknya, komunikasi yang buruk, tindakan yang tidak proporsional, atau penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat memperbesar ketegangan dan mengurangi kepercayaan masyarakat.

Karena itu, seluruh pihak perlu menempatkan dialog, kepatuhan hukum, dan penghormatan terhadap hak orang lain sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.

7. KESIMPULAN

Pelayanan kepolisian dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat merupakan bagian penting dari pelaksanaan demokrasi dan perlindungan hak warga negara.

Pendekatan humanis, preventif, dan kolaboratif perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang sesuai hukum, proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

LBH Elang Tiga Hambalang mendorong agar kebebasan menyampaikan pendapat tetap terlindungi serta berjalan beriringan dengan keselamatan dan ketertiban masyarakat. Negara hukum yang kuat bukan hanya mampu menjaga ketertiban, tetapi juga menjamin agar hak warga negara dihormati secara adil.