LBH Elang Tiga Hambalang • Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Minggu, 25 Oktober 2026

Lokasi: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Lembaga: Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang (LBH Elang Tiga Hambalang)

Ketua Umum: Okky A., J.SH., MH.

1. Fakta dan Perkembangan Kebijakan

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2026 yang mengubah sebagian ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2025 mengenai pengangkatan jabatan tenaga teknis kepaniteraan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Dalam publikasi resminya pada 23 Oktober 2026, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menyederhanakan mekanisme pemberian izin bagi pegawai yang berasal dari jabatan pelaksana untuk beralih menjadi tenaga teknis kepaniteraan, termasuk panitera pengganti atau juru sita pengganti.

Sebelumnya, mekanisme izin tertentu terpusat pada Sekretaris Mahkamah Agung. Melalui kebijakan baru ini, kewenangan tersebut didelegasikan kepada pejabat sesuai lingkungan kerja pegawai. Bagi pegawai di satuan kerja pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, izin diberikan oleh ketua atau kepala pengadilan tingkat banding sesuai wilayah dan lingkungan peradilannya.

Kebijakan ini ditujukan untuk memangkas tahapan koordinasi berjenjang, mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kepaniteraan, dan membuka ruang pengembangan karier pegawai.

Meski demikian, penyederhanaan prosedur tidak menghapus kewajiban untuk memastikan persyaratan jabatan, kompetensi, kualifikasi, kebutuhan formasi, dan keabsahan izin tertulis telah terpenuhi.

2. Dasar Hukum dan Prinsip Tata Kelola

A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang ini menjadi salah satu landasan tata kelola aparatur sipil negara, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, profesionalisme, kompetensi, dan pengembangan karier berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2026

Surat edaran ini mengatur perubahan mekanisme pemberian izin untuk pengangkatan jabatan tenaga teknis kepaniteraan dari jabatan pelaksana di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

C. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2025

Ketentuan ini merupakan aturan sebelumnya mengenai pengangkatan jabatan tenaga teknis kepaniteraan yang sebagian pengaturannya diubah melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2026.

D. Prinsip akuntabilitas dan profesionalisme aparatur

Penyederhanaan administrasi harus berjalan seiring dengan kompetensi, kepatuhan terhadap persyaratan jabatan, integritas, serta pertanggungjawaban pejabat yang mengambil keputusan.

Catatan penting: surat edaran mengenai tata kelola kepegawaian tidak boleh ditafsirkan sebagai penghapusan persyaratan jabatan atau pemberian hak otomatis kepada pegawai untuk diangkat ke posisi tertentu.

3. Analisis Hukum: Birokrasi Cepat Harus Tetap Berbasis Kompetensi

Penyederhanaan birokrasi dapat menjadi langkah positif ketika prosedur yang panjang menghambat pemenuhan kebutuhan organisasi. Dalam lingkungan peradilan, kekurangan tenaga teknis kepaniteraan berpotensi memengaruhi kelancaran administrasi perkara dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, efisiensi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan reformasi birokrasi. Pengangkatan pegawai pada jabatan yang berkaitan langsung dengan administrasi perkara membutuhkan kompetensi dan integritas yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan.

Pertama, kejelasan kewenangan. Pendelegasian izin perlu disertai pembagian tanggung jawab yang tegas. Pejabat yang memberikan izin harus bertindak sesuai kewenangan dan dapat menjelaskan dasar pertimbangannya.

Kedua, objektivitas pengembangan karier. Penyederhanaan prosedur harus memberikan kesempatan yang adil kepada pegawai yang memenuhi syarat, bukan menjadi jalan pintas bagi pihak tertentu tanpa proses penilaian yang semestinya.

Ketiga, verifikasi kompetensi dan kebutuhan formasi. Percepatan pengangkatan tidak boleh mengurangi ketelitian dalam memeriksa kualifikasi, kompetensi, persyaratan jabatan, dan kebutuhan organisasi.

Keempat, transparansi dan pengawasan. Proses administrasi perlu memiliki dokumentasi yang memadai agar dapat ditelusuri dan dievaluasi apabila ditemukan dugaan penyimpangan.

Kelima, kualitas pelayanan publik. Tujuan akhir reformasi birokrasi adalah meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. Keberhasilan kebijakan perlu dinilai dari dampaknya terhadap kelancaran pekerjaan, ketepatan administrasi, dan pelayanan kepada pencari keadilan.

Dengan demikian, penyederhanaan prosedur dan penguatan pengawasan bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama agar birokrasi lebih efisien tanpa mengorbankan profesionalisme.

4. Pandangan LBH Elang Tiga Hambalang

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa reformasi birokrasi di lingkungan peradilan merupakan kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Prosedur yang tidak efisien perlu diperbaiki agar kebutuhan organisasi dapat dipenuhi tanpa hambatan administratif yang tidak diperlukan.

Namun, setiap penyederhanaan harus tetap menjamin prinsip objektivitas, kompetensi, integritas, dan akuntabilitas. Pendelegasian kewenangan tidak boleh mengurangi tanggung jawab pejabat untuk memastikan bahwa keputusan pengangkatan dibuat berdasarkan persyaratan yang sah.

LBH Elang Tiga Hambalang juga menilai bahwa pengembangan karier aparatur harus didasarkan pada kemampuan dan kelayakan, bukan kedekatan personal atau pertimbangan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan jabatan.

Dalam kerangka kontrol sosial, masyarakat berhak mendorong tata kelola lembaga publik yang profesional. Pengawasan tersebut perlu dilakukan melalui informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, mekanisme pengaduan resmi, serta penghormatan terhadap data pribadi pegawai dan informasi kepegawaian yang dilindungi hukum.

5. Pandangan dan Saran Ketua Umum LBH Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum LBH Elang Tiga Hambalang, Okky A., J.SH., MH., melalui rumusan pandangan kelembagaan ini menekankan bahwa reformasi birokrasi harus memberikan manfaat nyata bagi pelayanan masyarakat, sekaligus menjaga kualitas dan integritas aparatur peradilan.

Beberapa langkah yang patut diperhatikan adalah:

1. Menjaga objektivitas pengangkatan. Setiap keputusan harus berdasarkan persyaratan jabatan, kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Memastikan pendelegasian kewenangan berjalan jelas. Pejabat penerima delegasi perlu memahami batas kewenangan, prosedur pemeriksaan, dan tanggung jawab administratifnya.

3. Mendokumentasikan keputusan. Izin dan proses penelaahan perlu dicatat secara tertib agar dapat diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Mencegah konflik kepentingan. Proses pengangkatan harus bebas dari intervensi yang tidak semestinya dan mengutamakan kepentingan organisasi serta kualitas pelayanan.

5. Melakukan evaluasi berkala. Mahkamah Agung perlu menilai apakah kebijakan baru benar-benar mempercepat proses, memenuhi kebutuhan tenaga teknis, dan mempertahankan standar profesionalisme.

6. Membuka akses pengaduan yang tepat. Dugaan penyimpangan harus dapat disampaikan melalui saluran resmi dengan tetap memperhatikan bukti, prosedur, dan hak pihak yang dilaporkan.

Reformasi yang berhasil bukan sekadar mengurangi tahapan administrasi, melainkan membangun sistem kerja yang lebih cepat, lebih jelas, dan lebih dapat dipercaya.

6. Rekomendasi LBH Elang Tiga Hambalang

Bagi Mahkamah Agung: melakukan evaluasi terhadap penerapan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2026, termasuk dampaknya terhadap kecepatan pemenuhan tenaga teknis dan kualitas pelayanan peradilan.

Bagi pejabat pemberi izin: memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang jelas, memenuhi persyaratan jabatan, dan didukung dokumentasi yang memadai.

Bagi unit kepegawaian: menerapkan proses verifikasi yang objektif dan konsisten, serta memberikan informasi yang jelas kepada pegawai mengenai persyaratan pengembangan karier.

Bagi aparatur peradilan: menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan serta melaporkan dugaan penyimpangan melalui mekanisme resmi.

Bagi masyarakat dan organisasi bantuan hukum: mengawasi pelaksanaan kebijakan secara konstruktif, menggunakan informasi yang terverifikasi, dan menyampaikan pengaduan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Kesimpulan

Penerbitan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2026 merupakan langkah penyederhanaan administrasi pengangkatan tenaga teknis kepaniteraan. Kebijakan ini berpotensi mempercepat pemenuhan kebutuhan aparatur dan mendukung kelancaran pelayanan peradilan.

Akan tetapi, manfaat tersebut hanya dapat tercapai apabila pendelegasian kewenangan tetap diiringi pemeriksaan kompetensi, pemenuhan persyaratan jabatan, objektivitas pengembangan karier, dan pengawasan yang memadai.

LBH Elang Tiga Hambalang mendorong reformasi birokrasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga adil, profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Birokrasi yang baik bukan sekadar memangkas prosedur, melainkan memastikan setiap keputusan tepat, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat.