Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Minggu, 25 Oktober 2026

PUTUSAN PENGADILAN HARUS DIWUJUDKAN, BUKAN BERHENTI DI ATAS KERTAS

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu fondasi negara hukum. Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, harus menjalankan kewajiban hukum sesuai putusan yang berlaku. Ketika pelaksanaan putusan tertunda, hak pihak yang menang perkara berisiko tidak terpenuhi dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat melemah.

Isu tersebut mengemuka dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada 20 Oktober 2026, dalam perkara Nomor 329/PUU-XXIV/2026. Dalam persidangan itu, pemerintah menyampaikan pandangan bahwa pejabat pemerintahan wajib mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk putusan terkait sengketa keperdataan dan kewajiban pembayaran tertentu.

Perkara tersebut antara lain menyangkut permohonan dua perusahaan yang menyatakan belum menerima pembayaran berdasarkan putusan pengadilan dari Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Menurut keterangan yang dimuat MK, para pemohon menguraikan kewajiban pembayaran proyek dan ganti rugi dengan nilai yang berbeda untuk masing-masing perusahaan.

Perlu ditegaskan, informasi tersebut merupakan bagian dari uraian para pihak dan keterangan dalam persidangan. Perkara pengujian undang-undang tersebut tidak boleh disamakan dengan putusan akhir MK, dan tuduhan mengenai tindakan pihak tertentu harus dinilai berdasarkan bukti serta proses hukum yang berlaku.

KEPASTIAN HUKUM TIDAK BOLEH DIKALAHKAN OLEH PERSOALAN ADMINISTRASI

Dalam prinsip negara hukum, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika pelaksanaannya melibatkan anggaran pemerintah, proses penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan harus dilakukan secara sah, transparan, dan dapat diperiksa.

Persoalan administrasi tidak seharusnya menjadi alasan tanpa batas untuk mengabaikan kewajiban hukum. Di sisi lain, pelaksanaan putusan juga harus tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan negara, prosedur eksekusi, dan perlindungan terhadap aset negara sesuai hukum.

Karena itu, setiap persoalan harus diselesaikan dengan mengidentifikasi kewajiban yang tercantum dalam amar putusan, pihak yang bertanggung jawab, tahapan pelaksanaan, serta mekanisme hukum yang tersedia apabila muncul hambatan.

Masyarakat berhak memperoleh kejelasan tentang bagaimana putusan dilaksanakan, terutama apabila menyangkut penggunaan uang publik dan tanggung jawab pejabat pemerintahan.

DASAR HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK

Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mencantumkan kewajiban pejabat pemerintahan untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara yang diberitakan MK, pemerintah juga menjelaskan hubungan ketentuan tersebut dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Namun, penerapan ketentuan terhadap kasus tertentu tetap harus memperhatikan keseluruhan peraturan yang relevan, isi putusan, serta keadaan faktualnya.

Prinsip yang perlu dijaga ialah tidak ada pejabat yang boleh secara sepihak mengabaikan kewajiban hukum hanya karena tidak sejalan dengan kepentingannya. Apabila terdapat hambatan yang sah, penyelesaiannya harus ditempuh melalui prosedur yang tersedia, bukan dengan membiarkan hak pihak yang berhak menjadi tidak jelas tanpa batas waktu.

PANDANGAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan ukuran penting dari keseriusan pemerintah dalam menegakkan prinsip negara hukum.

Putusan pengadilan tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas belaka. Setelah suatu putusan berkekuatan hukum tetap, pihak yang berkewajiban harus mengambil langkah nyata untuk melaksanakannya sesuai ketentuan hukum.

Pada saat yang sama, pengawasan masyarakat harus tetap berbasis fakta. Penilaian bahwa suatu pejabat atau instansi sengaja mengabaikan putusan harus didukung dokumen, kronologi, dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik yang objektif akan membantu memastikan akuntabilitas tanpa mengorbankan asas keadilan bagi pihak mana pun.

LBH Elang Tiga Hambalang mendorong agar penyelesaian perkara yang melibatkan pemerintah dilakukan secara transparan, terukur, dan tidak mengabaikan hak masyarakat maupun pelaku usaha yang telah memperoleh putusan pengadilan.

PANDANGAN DAN SARAN KETUA UMUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Okky A., J.SH., MH. — Ketua Umum LBH Elang Tiga Hambalang

Kepastian hukum harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaannya perlu memperoleh perhatian serius dari pihak yang memiliki kewajiban. Hak yang telah diakui melalui proses peradilan tidak boleh kehilangan makna hanya karena persoalan koordinasi atau administrasi yang tidak diselesaikan.

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kewajiban berdasarkan putusan pengadilan ditangani melalui mekanisme yang tepat, termasuk koordinasi antarperangkat daerah, penganggaran yang sah apabila diperlukan, dan pelaporan tindak lanjut yang dapat diperiksa.

Apabila terdapat hambatan hukum atau administratif, penjelasan kepada pihak yang berkepentingan harus disampaikan secara terbuka dengan dasar yang jelas. Masyarakat juga perlu memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan dan upaya hukum yang tersedia.

Pengawasan publik tetap diperlukan agar kewenangan pemerintah dijalankan secara bertanggung jawab. Tujuannya bukan membangun tuduhan tanpa bukti, melainkan memastikan bahwa hukum berlaku setara dan hak masyarakat mendapat perlindungan nyata.

REKOMENDASI LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Untuk memperkuat kepastian hukum dan akuntabilitas pemerintah, LBH Elang Tiga Hambalang mendorong langkah-langkah berikut:

1. Pemerintah daerah memetakan kewajiban hukum.

Setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditelaah untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab, isi kewajiban, dan tahapan pelaksanaannya.

2. Instansi terkait memberikan penjelasan tertulis.

Apabila pelaksanaan belum dapat dilakukan, alasan dan dasar hukumnya harus dijelaskan kepada pihak berkepentingan.

3. Penganggaran dilakukan sesuai ketentuan.

Kewajiban pembayaran berdasarkan putusan harus ditangani melalui mekanisme anggaran yang sah dan dapat diawasi.

4. Pengawasan dan pengaduan diperkuat.

Pihak yang merasa haknya belum dipenuhi dapat menggunakan jalur hukum dan mekanisme pengaduan yang tersedia sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

5. Evaluasi dilakukan secara transparan.

Pemerintah perlu meninjau hambatan yang berulang dan memperbaiki tata kelola agar pelaksanaan putusan tidak berlarut-larut tanpa kejelasan.

KESIMPULAN

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam negara hukum. Pelaksanaan putusan harus berjalan sesuai hukum, disertai tata kelola anggaran yang sah, transparansi, dan akuntabilitas.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak seluruh pejabat publik untuk memastikan bahwa kewajiban hukum dilaksanakan secara bertanggung jawab dan hak masyarakat tidak terabaikan. Pengawasan publik perlu terus dilakukan berdasarkan fakta, dokumen, serta mekanisme hukum yang berlaku.

Diterbitkan oleh: LBH Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum: Okky A., J.SH., MH.

Lokasi: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Tanggal publikasi: 25 Oktober 2026