Dua pejabat penting dalam pengelolaan dan pemeriksaan keuangan daerah terseret kasus dugaan korupsi. DPN Elang Tiga Hambalang menilai perkara ini harus menjadi momentum membongkar kelemahan sistem pengawasan uang negara, bukan sekadar menghukum individu.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sabtu, 17 Oktober 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Publik kembali dihadapkan pada persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang mencakup pengondisian hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.

Perkara ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana uang rakyat dapat terlindungi apabila pejabat yang mengelolanya dan pejabat yang bertugas memeriksanya justru sama-sama terseret dugaan transaksi yang berkaitan dengan hasil audit?

Berdasarkan keterangan KPK pada Jumat malam, 16 Oktober 2026, penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang sebesar Rp600 juta yang diduga disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah.

Menurut KPK, setelah dilakukan negosiasi, nilai yang disepakati menjadi Rp400 juta. Uang tersebut diduga berkaitan dengan upaya mengondisikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025.

Penyidik juga mengungkap adanya temuan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp5 miliar yang diduga menjadi objek pengondisian laporan pemeriksaan.

Keterangan tersebut telah diberitakan ANTARA pada Sabtu, 17 Oktober 2026, berdasarkan penjelasan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein.

KPK UNGKAP LIMA KLASTER DUGAAN KORUPSI

Kasus ini tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan keuangan.

KPK mengidentifikasi lima klaster dugaan korupsi, meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, penerimaan setoran dari organisasi perangkat daerah, serta pemberian kepada pihak BPK yang diduga berkaitan dengan pengondisian audit.

Dalam perkembangan lain yang diberitakan pada 17 Oktober 2026, KPK menduga Bupati Klaten menerima sekitar Rp2,08 miliar yang berasal dari setoran rutin pejabat pemerintah daerah dan dana terkait upah pungut.

Menurut penyidik, jumlah itu terdiri atas sekitar Rp1,8 miliar dari setoran rutin dan Rp280 juta dari penerimaan yang berkaitan dengan upah pungut.

KPK juga menduga terdapat penerimaan lain dari pihak penyedia barang dan jasa, yang sebagian dananya digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk pembayaran utang terkait Pilkada 2024.

Semua hal tersebut masih berupa dugaan penyidik yang harus dibuktikan melalui proses hukum.

Selain kedua pejabat tersebut, KPK menetapkan Muhammad Amin Wahyu Utomo, pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative, sebagai tersangka.

Ketiganya ditahan untuk masa 20 hari pertama sejak 16 Oktober sampai 4 November 2026.

Penetapan tersangka dan penahanan tidak berarti seseorang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Asas praduga tak bersalah serta hak pembelaan setiap tersangka tetap harus dihormati.

SAFRIZAL: JANGAN SAMPAI PEMERIKSAAN KEUANGAN BERUBAH MENJADI RUANG TRANSAKSI

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menilai perkara tersebut menunjukkan pentingnya pembenahan pengawasan keuangan negara secara menyeluruh.

Dalam pernyataan sikap DPN ETH, Safrizal menegaskan:

“Negara tidak boleh membiarkan sistem pengawasan keuangan mempunyai celah yang memungkinkan hasil pemeriksaan dipengaruhi kepentingan tertentu. Apabila dugaan pengondisian audit benar-benar terbukti, persoalannya jauh lebih besar daripada tindakan individu. Ini menyangkut integritas lembaga, kepercayaan rakyat, dan kemampuan negara melindungi uang publik.”

Menurut Safrizal, lembaga pengawasan keuangan memegang tanggung jawab strategis untuk memastikan anggaran digunakan sesuai kepentingan masyarakat.

Karena itu, setiap dugaan penyimpangan yang melibatkan pejabat pemerintahan maupun pemeriksa keuangan harus ditangani secara transparan dan profesional.

Safrizal juga menyoroti bahwa penyimpangan anggaran berpotensi merugikan masyarakat melalui berkurangnya kualitas pelayanan publik dan melemahnya kepercayaan terhadap pemerintah.

“Rakyat membutuhkan sekolah yang layak, pelayanan kesehatan yang baik, infrastruktur yang aman, serta kesempatan ekonomi yang adil. Semua itu memerlukan anggaran yang dikelola dengan benar. Jangan sampai uang yang seharusnya digunakan untuk membangun kesejahteraan justru menjadi objek kepentingan segelintir pihak.”

Safrizal menegaskan bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan dan penetapan tersangka.

Ia mendorong pemerintah memperbaiki sistem pengendalian internal, pemeriksaan anggaran, dan perlindungan terhadap pihak yang melaporkan dugaan penyimpangan.

“Indonesia membutuhkan reformasi pengawasan yang berani dan terukur. Pemerintah harus membangun sistem yang tidak memberi ruang bagi penyimpangan, siapa pun pejabatnya. Penegakan hukum harus berjalan adil, sementara pencegahan harus dibangun secara berkelanjutan.”

GANDA SATRIA DHARMA: HASIL AUDIT HARUS BISA DITELUSURI DAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mempertegas bahwa kasus tersebut harus mendorong evaluasi terhadap prosedur pemeriksaan keuangan.

Dalam pernyataannya, Ganda menekankan pentingnya sistem audit yang transparan, objektif, dan memiliki jejak pemeriksaan yang jelas.

“Setiap temuan pemeriksaan keuangan harus memiliki dasar dokumen, bukti, dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila suatu temuan dikoreksi atau dihapus dalam proses pemeriksaan, perubahan tersebut harus memiliki alasan profesional yang terdokumentasi dan dapat diuji oleh pihak berwenang.”

Menurut Ganda, pencegahan penyimpangan tidak cukup dengan memperkuat aturan tertulis.

Pemerintah dan lembaga pemeriksa juga perlu memastikan bahwa setiap prosedur benar-benar dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi.

“Kami mendorong penguatan pengawasan berlapis, pemeriksaan independen terhadap dugaan pelanggaran prosedur, serta perlindungan terhadap pelapor. Negara harus memastikan tidak ada pejabat yang memiliki keleluasaan mengubah hasil pemeriksaan karena tekanan maupun kepentingan pribadi.”

Ganda juga menilai keterbukaan informasi perlu diperkuat sepanjang tidak mengganggu penyidikan, melanggar ketentuan kerahasiaan, atau merugikan hak pihak yang diperiksa.

DPN ETH DESAK PEMERINTAH MELAKUKAN REFORMASI PENGAWASAN

DPN Elang Tiga Hambalang mengajukan lima arah perbaikan kepada pemerintah dan lembaga terkait.

Pertama, memperkuat integritas pemeriksaan keuangan negara.

BPK perlu mengevaluasi prosedur pengendalian mutu, pengawasan pemeriksa, serta pengelolaan konflik kepentingan.

Kedua, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan, belanja, pengadaan, dan pelaksanaan program mempunyai dokumentasi yang dapat diperiksa sesuai ketentuan.

Ketiga, memperkuat perlindungan pelapor.

Aparatur pemerintahan dan masyarakat harus mempunyai saluran pengaduan yang aman untuk menyampaikan dugaan penyimpangan.

Keempat, mendorong penegakan hukum yang independen.

KPK perlu diberikan ruang untuk mendalami perkara berdasarkan bukti tanpa intervensi kepentingan politik maupun kekuasaan.

Kelima, mengawal pemulihan keuangan negara.

Apabila proses hukum membuktikan adanya kerugian negara, pemulihan harus ditempuh sesuai ketentuan dengan tetap menjamin proses peradilan yang adil.

UANG RAKYAT HARUS DILINDUNGI, KEPERCAYAAN PUBLIK HARUS DIPULIHKAN

DPN ETH menilai kasus Klaten dapat menjadi momentum pembenahan hubungan antara pengelolaan anggaran, pemeriksaan keuangan, dan pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan.

Organisasi menegaskan bahwa kritik terhadap dugaan penyimpangan harus diarahkan pada pembenahan sistem, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip hukum.

Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang tidak pernah menghadapi persoalan, melainkan pemerintah yang mampu mengungkap penyimpangan, menegakkan hukum secara adil, dan memperbaiki kelemahan tata kelola.

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong agar setiap anggaran yang dipercayakan rakyat kepada negara benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

DARI HAMBALANG UNTUK INDONESIA — BERSATU, BERJUANG, MENGAWAL KEPENTINGAN RAKYAT