Ketua Umum DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menekankan pentingnya transparansi pengelolaan pendidikan, penguatan pengawasan mahasiswa, serta evaluasi program antikorupsi yang terukur.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Jumat, 16 Oktober 2026 | WIB

HAMBALANG — Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional menyusul publikasi terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kerja sama dengan enam kementerian untuk memperbaiki integritas sektor pendidikan.

Pengawasan tersebut dinilai penting agar mahasiswa memperoleh pelayanan akademik yang transparan, adil, dan akuntabel, sekaligus memastikan upaya pendidikan antikorupsi menghasilkan perubahan nyata.

Berdasarkan publikasi resmi KPK tertanggal 15 Oktober 2026, KPK bersama enam kementerian telah membahas strategi tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung pada 6 Oktober 2026, sedangkan hasil pembahasannya dipublikasikan pada 15 Oktober 2026. Enam instansi yang terlibat mencakup Kemenko PMK, Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, Kementerian Agama, Kemendagri, dan Bappenas.

Data Kemdiktisaintek menunjukkan Indeks Integritas Pendidikan nasional meningkat dari 69,5 pada 2025 menjadi 73,30 pada 2026, dengan kategori adaptif.

Survei 2026 mencakup 42.810 satuan pendidikan dan 393.584 responden. Namun, peningkatan indeks tidak berarti seluruh persoalan integritas pendidikan telah terselesaikan.

PERNYATAAN KETUA UMUM — REZA PRASATRIA DHARMA

Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa integritas pendidikan harus diwujudkan melalui keterbukaan pelayanan akademik, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, serta mekanisme pengaduan yang memberikan kepastian kepada mahasiswa.

Pengawasan mahasiswa perlu dilaksanakan secara objektif, damai, konstitusional, dan berdasarkan dokumen yang dapat diverifikasi.

PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah dan perguruan tinggi memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pendidikan antikorupsi, transparansi biaya pendidikan, penanganan pengaduan mahasiswa, serta tindak lanjut hasil evaluasi integritas.

KPK telah menyampaikan lima prioritas, termasuk penguatan regulasi, indikator kinerja, kapasitas tenaga pendidik, integrasi perencanaan daerah, dan evaluasi berkelanjutan.

EMPAT LANGKAH PERBAIKAN

Pertama, Kemdiktisaintek bersama perguruan tinggi perlu memublikasikan indikator tindak lanjut integritas pendidikan. Ukurannya adalah ketersediaan rencana aksi dan laporan pelaksanaan.

Kedua, inspektorat dan pengawas internal kampus perlu memperkuat pemeriksaan administrasi serta mekanisme pengaduan mahasiswa. Indikatornya berupa waktu penyelesaian dan hasil tindak lanjut.

Ketiga, KPK bersama kementerian terkait dapat mengevaluasi penerapan pendidikan antikorupsi melalui pengukuran pemahaman dan perubahan praktik di lingkungan pendidikan.

Keempat, perguruan tinggi perlu menyediakan forum dialog mahasiswa dan pengelola kampus dengan dokumentasi rekomendasi serta perkembangan penyelesaiannya.

Langkah tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan pendidikan. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kapasitas pengawasan, perlindungan data pribadi, serta risiko pengukuran yang hanya menitikberatkan kelengkapan administrasi.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong agar pengawasan pendidikan menjadi bagian dari kontribusi mahasiswa untuk memperkuat pelayanan publik dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

DPN SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG

KOLABORASI — INTEGRITAS — PRESTASI