Pemulangan puluhan pekerja migran Indonesia dari Malaysia kembali mengingatkan pentingnya perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memperkuat pengawasan penempatan, memastikan keselamatan pekerja, menyediakan pendampingan hukum dan kesehatan, serta membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi pekerja migran yang kembali ke tanah air.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Rabu, 14 Oktober 2026

Nasib pekerja migran Indonesia kembali menjadi perhatian setelah pemerintah memfasilitasi pemulangan 93 warga negara Indonesia yang sebelumnya bekerja di Malaysia. Sebagian dari mereka memerlukan pemeriksaan dan penanganan kesehatan lanjutan sehingga proses pemulangan tidak dapat dipandang sekadar sebagai urusan administrasi keimigrasian.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan pekerja migran harus dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari perekrutan, keberangkatan, masa bekerja di luar negeri, hingga kepulangan dan proses kembali ke kehidupan masyarakat.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) yang dipublikasikan pada 13 Oktober 2026, sebanyak 93 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia tiba di Pelabuhan Dumai, Riau, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Pemulangan tersebut difasilitasi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau melalui Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Dumai.

Setibanya di Indonesia, para pekerja menjalani pemeriksaan dokumen keimigrasian dan pemeriksaan kesehatan awal. Petugas menemukan sejumlah orang yang membutuhkan penanganan maupun observasi medis lanjutan.

BP3MI Riau kemudian berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk memastikan pekerja yang membutuhkan pertolongan memperoleh layanan medis.

Para pekerja juga mendapatkan fasilitas penampungan sementara di Rumah Ramah Pekerja Migran Indonesia sebelum proses pemulangan ke daerah asal masing-masing.

Perkembangan tersebut mendapat perhatian Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang (ETH), yang menilai bahwa persoalan perlindungan pekerja migran memerlukan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penempatan, dan seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

Sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, kritis, dan konstruktif, Serikat Buruh ETH mendorong agar setiap pekerja migran mendapatkan perlakuan manusiawi, perlindungan hukum, serta kesempatan membangun kembali kehidupan ekonominya setelah kembali ke Indonesia.

PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN HARUS DISERTAI PERLINDUNGAN YANG MENYELURUH

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menilai bahwa pemulangan 93 pekerja migran dari Malaysia harus menjadi momentum evaluasi nasional terhadap sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Organisasi menekankan bahwa pekerja migran yang mengalami permasalahan tidak boleh langsung mendapatkan stigma negatif.

Setiap kasus harus dilihat berdasarkan fakta, termasuk status penempatan, kondisi hubungan kerja, penyebab pemulangan, serta kemungkinan adanya hak pekerja yang belum terpenuhi.

Pemulangan melalui mekanisme deportasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap pekerja melakukan pelanggaran hukum atau diberangkatkan melalui jalur nonprosedural.

Menurut Serikat Buruh ETH, negara harus tetap memberikan perlindungan sesuai ketentuan hukum, terutama terhadap pekerja yang sakit, mengalami kekerasan, menghadapi persoalan ketenagakerjaan, atau membutuhkan pendampingan untuk kembali kepada keluarganya.

Organisasi juga mendorong agar setiap proses pemulangan memperhatikan kondisi psikologis dan sosial pekerja.

Bagi sebagian pekerja migran, kepulangan dapat berarti hilangnya sumber penghasilan yang selama ini menopang kebutuhan keluarga.

Tanpa pendampingan yang memadai, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi baru, termasuk kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mencari pekerjaan kembali.

PERLINDUNGAN HARUS DIMULAI DARI DESA

Perkembangan terbaru lainnya menunjukkan upaya pemerintah memperkuat perlindungan pekerja migran hingga tingkat kalurahan atau desa.

Pada 14 Oktober 2026, KP2MI memublikasikan kegiatan pembekalan bagi 49 aparatur kalurahan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 13 Oktober 2026 melalui kerja sama BP3MI DIY dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Pembekalan membahas peluang kerja luar negeri melalui jalur resmi, akses informasi penempatan, serta penguatan pemahaman aparatur kalurahan mengenai risiko penipuan dan tindak pidana perdagangan orang.

Program tersebut juga berkaitan dengan pengembangan layanan ketenagakerjaan tingkat kalurahan melalui Peladi Makarti.

Serikat Buruh ETH menilai pendekatan tersebut perlu dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah lain di Indonesia.

Organisasi memandang bahwa desa dan kelurahan merupakan titik penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat yang berencana bekerja di luar negeri.

Calon pekerja migran perlu memperoleh informasi yang benar mengenai perusahaan penempatan, negara tujuan, jenis pekerjaan, perjanjian kerja, pembiayaan, jaminan sosial, dan mekanisme pengaduan.

“Perlindungan pekerja migran harus dimulai sebelum keberangkatan dan tidak boleh berakhir ketika pekerja kembali ke tanah air,” menjadi prinsip perjuangan yang didorong Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang.

UNDANG-UNDANG MENGAMANATKAN PERLINDUNGAN SEBELUM, SELAMA, DAN SETELAH BEKERJA

Perlindungan pekerja migran memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana telah mengalami perubahan berdasarkan peraturan perundang-undangan berikutnya.

Undang-undang tersebut mengatur tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan perlindungan pekerja migran.

Secara khusus, Pasal 42 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah desa untuk menyediakan informasi pekerjaan dari instansi berwenang, melakukan pencatatan calon pekerja migran, memfasilitasi administrasi, memantau keberangkatan dan kepulangan, serta melaksanakan pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya.

Selain itu, pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan terkait, yaitu:

1. Peraturan Menteri P2MI/BP2MI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pelaksana Penempatan.

2. Peraturan Menteri P2MI/BP2MI Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia.

3. Peraturan Menteri P2MI/BP2MI Nomor 9 Tahun 2026 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Ketiga peraturan tersebut telah tercatat berlaku dalam dokumentasi hukum resmi pemerintah.

Menurut Serikat Buruh ETH, keberadaan aturan tersebut harus diikuti implementasi yang mudah dipahami dan diakses masyarakat.

Organisasi menegaskan bahwa perlindungan hukum membutuhkan kerja sama antarinstansi serta pelayanan publik yang efektif.

JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN PEKERJA MIGRAN HARUS DIPERKUAT

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memberikan perhatian khusus terhadap jaminan sosial bagi pekerja migran.

Peraturan Menteri P2MI/BP2MI Nomor 9 Tahun 2026 telah mengatur jaminan sosial pekerja migran Indonesia dan diundangkan pada 28 Agustus 2026.

Peraturan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial sesuai persyaratan kepesertaan dan jenis manfaat yang ditetapkan.

Organisasi memandang pemerintah perlu memastikan calon pekerja migran memahami manfaat, kewajiban, dan prosedur kepesertaan sebelum diberangkatkan.

Demikian pula, pekerja yang mengalami kecelakaan atau permasalahan kesehatan perlu memperoleh informasi mengenai mekanisme pengajuan manfaat yang sesuai dengan kondisi serta hak kepesertaannya.

Serikat Buruh ETH menegaskan bahwa perlindungan sosial tidak boleh berhenti pada penerbitan kartu kepesertaan, tetapi harus diwujudkan melalui akses manfaat yang dapat digunakan ketika risiko benar-benar terjadi.

LIMA DESAKAN SERIKAT BURUH ETH KEPADA PEMERINTAH DAN DPR RI

Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial nasional yang independen dan konstruktif, Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menyampaikan lima usulan konkret.

1. BENTUK POS INFORMASI DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN HINGGA TINGKAT DESA

Kementerian P2MI/BP2MI bersama pemerintah daerah didorong memperluas akses layanan informasi migrasi kerja yang aman.

Layanan tersebut perlu membantu masyarakat memeriksa legalitas perusahaan penempatan, mengetahui peluang kerja resmi, memahami persyaratan, dan memperoleh rujukan pengaduan.

Pengembangannya dapat memanfaatkan perangkat desa, layanan ketenagakerjaan yang telah tersedia, serta dukungan organisasi masyarakat sesuai ketentuan.

2. PERKETAT VERIFIKASI PENEMPATAN DAN PERJANJIAN KERJA

Serikat Buruh ETH mendorong pemerintah memperkuat pemeriksaan terhadap proses perekrutan dan penempatan pekerja migran.

Setiap calon pekerja harus memperoleh informasi yang jelas mengenai jenis pekerjaan, besaran upah, lokasi kerja, hak dan kewajiban, biaya penempatan, serta mekanisme penyelesaian masalah.

Pemerintah juga perlu mengawasi kepatuhan pihak penempatan dan menindak dugaan pelanggaran berdasarkan bukti serta prosedur hukum.

3. PERKUAT LAYANAN PENGADUAN DAN PENANGANAN DARURAT DI LUAR NEGERI

Kementerian P2MI/BP2MI bersama Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Republik Indonesia perlu memperkuat koordinasi penanganan persoalan pekerja migran.

Serikat Buruh ETH mendorong tersedianya layanan pengaduan yang mudah diakses, pendampingan hukum sesuai kebutuhan, serta mekanisme rujukan kesehatan dan perlindungan bagi pekerja yang berada dalam kondisi rentan.

Setiap pengaduan harus ditangani berdasarkan tingkat urgensi dan kewenangan masing-masing instansi.

4. BANGUN PROGRAM PEMULIHAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEKERJA MIGRAN YANG PULANG

Serikat Buruh ETH meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait memperkuat layanan bagi pekerja migran setelah kembali ke Indonesia.

Program tersebut dapat mencakup pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan, konseling, pendampingan administrasi, pelatihan keterampilan, bantuan informasi pekerjaan, serta akses program kewirausahaan yang memenuhi persyaratan.

Organisasi menilai pemberdayaan ekonomi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pekerja, bukan sekadar pemberian pelatihan tanpa tindak lanjut.

5. DPR RI HARUS MENGEVALUASI EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

Serikat Buruh ETH mendorong DPR RI, khususnya komisi yang membidangi ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran, memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Evaluasi perlu memperhatikan kualitas pelayanan penempatan, akses pengaduan, penyelesaian kasus, perlindungan jaminan sosial, pemulangan, dan reintegrasi ekonomi.

Organisasi juga mendorong publikasi data agregat yang dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat dapat menilai perkembangan perlindungan pekerja migran tanpa mengorbankan privasi mereka.

PEKERJA MIGRAN BERKONTRIBUSI TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menilai pekerja migran mempunyai peran penting dalam mendukung perekonomian keluarga dan daerah asal.

Penghasilan yang dikirimkan kepada keluarga di Indonesia dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, perumahan, serta kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam sejumlah keadaan, hasil kerja di luar negeri juga menjadi modal untuk membangun usaha setelah pekerja kembali ke tanah air.

Namun, manfaat ekonomi tersebut harus dibarengi dengan penguatan perlindungan hukum, keselamatan, dan kesejahteraan.

Organisasi mengingatkan bahwa kontribusi ekonomi pekerja migran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan risiko yang mereka hadapi.

Di sisi lain, Serikat Buruh ETH memandang penempatan pekerja ke luar negeri perlu dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan ketenagakerjaan yang lebih luas.

Pemerintah tetap harus memperkuat penciptaan lapangan kerja yang berkualitas di dalam negeri sehingga masyarakat mempunyai pilihan pekerjaan yang aman dan layak, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

SERIKAT BURUH ETH SIAP MENDORONG PENDIDIKAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN

Sebagai organisasi yang berpihak kepada perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan buruh, Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang mendorong penguatan pendidikan hukum ketenagakerjaan bagi calon pekerja migran beserta keluarganya.

Edukasi tersebut perlu memberikan pemahaman mengenai dokumen penempatan, perjanjian kerja, jaminan sosial, prosedur pengaduan, dan langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan di luar negeri.

Masyarakat juga perlu memahami pentingnya menyimpan dokumen pribadi dan perjanjian kerja serta menggunakan layanan penempatan resmi.

Apabila menemukan indikasi penipuan, pungutan tidak sah, kekerasan, atau dugaan tindak pidana perdagangan orang, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang berwenang dengan menyertakan informasi serta bukti yang tersedia.

Serikat Buruh ETH mendorong agar perjuangan hak pekerja migran dilakukan melalui pendampingan, advokasi, dialog, dan mekanisme hukum yang sah.

Organisasi juga menegaskan pentingnya menghormati proses pemeriksaan serta tidak menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum fakta dan alat bukti dinilai oleh pihak berwenang.

SERIKAT BURUH ETH: NEGARA HARUS HADIR UNTUK PEKERJA MIGRAN DARI AWAL HINGGA AKHIR

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menilai pemulangan 93 pekerja migran dari Malaysia merupakan pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

Pemulangan tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah Indonesia di luar negeri, instansi keimigrasian, BP3MI, fasilitas kesehatan, serta pemerintah daerah.

Organisasi memberikan apresiasi terhadap langkah pelayanan pemulangan dan penanganan kesehatan yang telah dilaporkan BP3MI Riau.

Namun, Serikat Buruh ETH juga menegaskan bahwa upaya perlindungan harus terus dievaluasi dan diperkuat.

Keberhasilan perlindungan pekerja migran tidak cukup diukur dari jumlah orang yang berhasil dipulangkan. Perlindungan juga harus memperhatikan keselamatan, kepastian hak, pemulihan kesehatan, dan keberlanjutan kehidupan mereka setelah kembali ke Indonesia.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang mengajak Kementerian P2MI/BP2MI, Kementerian Luar Negeri, DPR RI, pemerintah daerah, lembaga penempatan, serta seluruh organisasi pekerja memperkuat dialog nasional mengenai perlindungan pekerja migran.

Organisasi berharap sinergi tersebut menghasilkan kebijakan yang memberikan perlindungan nyata tanpa menghambat kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak melalui jalur resmi.

“Pekerja migran bukan sekadar tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri. Mereka adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak atas keselamatan, perlindungan hukum, dan kehidupan yang bermartabat.”

Bagi Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang, perjuangan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia harus mencakup seluruh pekerja, baik yang bekerja di dalam negeri maupun yang mencari penghidupan di luar negeri.

Melalui perlindungan yang kuat, penempatan yang bertanggung jawab, dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, pekerja migran diharapkan mampu membangun masa depan yang lebih baik bagi dirinya, keluarganya, dan bangsa Indonesia.

SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

Mengawal Hak Pekerja — Memperjuangkan Kesejahteraan — Memperkuat Keadilan Sosial

BERSATU • BERJUANG • BERMARTABAT