Rabu, 14 Oktober 2026 | Hukum, Antikorupsi, dan Pengawasan Keuangan Negara

Di tengah ancaman bencana yang membutuhkan kehadiran negara secara cepat, operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB memunculkan pertanyaan besar: seberapa kuat pengawasan terhadap anggaran yang diperuntukkan bagi keselamatan rakyat?

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Rabu, 14 Oktober 2026 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa, 13 Oktober 2026.

Operasi tersebut menjadi sorotan karena berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada lembaga yang mempunyai tanggung jawab penting dalam penanggulangan bencana nasional.

Di antara pihak yang diamankan terdapat Sekretaris Utama BNPB, Rustian, serta sejumlah pihak lain dari unsur pejabat pembuat komitmen dan swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik turut mengamankan uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta logam mulia dalam bentuk emas batangan dan tabungan emas.

KPK masih mendalami perkara tersebut, termasuk dugaan keterkaitannya dengan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan.

Peristiwa ini menjadi ujian serius bagi sistem pengawasan keuangan negara, khususnya terhadap anggaran yang dipersiapkan untuk merespons keadaan darurat dan melindungi masyarakat terdampak bencana.

KPK SEGEL SEJUMLAH RUANGAN, BNPB PASTIKAN PELAYANAN BENCANA TETAP BERJALAN

Perkembangan terbaru pada Rabu, 14 Oktober 2026, menunjukkan bahwa sejumlah ruangan di kantor BNPB telah disegel setelah pelaksanaan OTT.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, membenarkan adanya penyegelan tersebut. Namun, ia belum merinci ruangan yang disegel.

BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan memastikan kegiatan penanggulangan bencana tetap berjalan, termasuk pelayanan di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, meminta evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa, pengendalian internal, serta pengawasan anggaran penanggulangan bencana.

Dini menilai penanganan dugaan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum terhadap pihak yang nantinya terbukti bersalah, tetapi juga harus diikuti pembenahan sistem agar penyimpangan serupa dapat dicegah.

DPN ETH: PENYELAMATAN NYAWA RAKYAT TIDAK BOLEH DIKALAHKAN OLEH KEPENTINGAN ANGGARAN

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) memandang peristiwa ini sebagai peringatan penting bagi penyelenggara negara untuk memperkuat tata kelola anggaran kebencanaan.

Anggaran penanggulangan bencana memiliki karakter khusus karena digunakan untuk menangani keadaan mendesak ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, evakuasi, pelayanan kesehatan, makanan, tempat perlindungan, dan bantuan logistik.

Dalam keadaan tersebut, keterlambatan pelayanan dapat membawa konsekuensi serius bagi keselamatan masyarakat.

Karena itu, dugaan penyimpangan anggaran kebencanaan harus mendapatkan perhatian besar tanpa mengurangi objektivitas proses hukum.

DPN ETH menilai terdapat persoalan mendasar yang perlu dievaluasi: apakah mekanisme pengadaan darurat telah memiliki pengawasan yang cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan?

Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa seluruh pengadaan BNPB bermasalah, melainkan sebagai dasar evaluasi kebijakan.

Kecepatan pengadaan dalam keadaan darurat memang diperlukan. Namun, kecepatan tidak boleh menghilangkan transparansi, dokumentasi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

SAFRIZAL: JANGAN SAMPAI RAKYAT MENJADI KORBAN DUA KALI!

Safrizal, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang:

“Ketika rakyat sedang menghadapi bencana, negara seharusnya hadir membawa pertolongan, bukan membuka ruang bagi penyimpangan anggaran. Dana penanggulangan bencana menyangkut keselamatan manusia sehingga setiap rupiah harus dikelola dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi.”

Safrizal menekankan bahwa persoalan ini harus dilihat dari kepentingan masyarakat yang membutuhkan perlindungan negara.

“Jangan sampai rakyat menjadi korban dua kali. Pertama, menjadi korban bencana alam. Kedua, dirugikan oleh penyimpangan pengelolaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk membantu mereka. Apabila dugaan tindak pidana terbukti melalui proses hukum, negara harus menegakkan pertanggungjawaban secara tegas dan adil.”

Lebih jauh, Safrizal mendorong Presiden Republik Indonesia memperkuat evaluasi pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa di seluruh lembaga pemerintahan yang mengelola anggaran darurat.

“Pemerintah harus berani membenahi akar persoalan. Jangan hanya menunggu aparat penegak hukum menemukan penyimpangan. Sistem pengawasan harus mampu mencegah masalah sebelum uang negara digunakan secara tidak semestinya.”

Menurut Safrizal, reformasi pengawasan pengadaan darurat perlu menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan nasional.

“Indonesia membutuhkan pemerintahan yang cepat dalam memberikan pelayanan, tetapi juga disiplin dalam mempertanggungjawabkan anggaran. Kecepatan dan transparansi harus berjalan bersama. Inilah salah satu fondasi penting untuk membangun negara yang kuat dan dipercaya rakyat.”

GANDA SATRIA DHARMA: PERIKSA RANTAI PENGADAAN, JANGAN HANYA BERHENTI PADA OTT!

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menegaskan:

“Operasi tangkap tangan merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Namun, pembenahan tata kelola tidak boleh berhenti pada tindakan penangkapan. Pemerintah juga harus mengevaluasi mekanisme perencanaan anggaran, penunjukan penyedia, pelaksanaan kontrak, penerimaan barang, pembayaran, dan pemeriksaan pertanggungjawaban.”

Ganda menilai pengawasan yang kuat membutuhkan dokumentasi serta mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Setiap pengadaan yang menggunakan dana kebencanaan harus mempunyai dokumen kebutuhan yang jelas, dasar penetapan harga yang wajar, bukti pelaksanaan pekerjaan, serta bukti penerimaan barang atau jasa. Seluruh proses harus dapat diperiksa sesuai ketentuan hukum.”

Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP, BPK sesuai kewenangannya, dan aparat penegak hukum.

“Jika terdapat indikasi penyimpangan, pemeriksaan harus menelusuri hubungan antara proses pengambilan keputusan, pelaksanaan pengadaan, aliran pembayaran, dan penerimaan manfaat. Namun, pemeriksaan tersebut wajib dilakukan berdasarkan bukti, bukan prasangka atau tuduhan yang belum terverifikasi.”

Ganda menegaskan bahwa kontrol sosial merupakan bagian dari upaya mendorong pemerintahan yang bersih.

“DPN Elang Tiga Hambalang mendukung penegakan hukum yang independen, transparan, dan profesional. Pada saat bersamaan, kami meminta agar pelayanan kebencanaan tetap berjalan optimal sehingga masyarakat yang membutuhkan pertolongan tidak mengalami kerugian akibat terganggunya kegiatan lembaga.”

DASAR HUKUM: ANGGARAN DARURAT TETAP WAJIB DIPERTANGGUNGJAWABKAN

DPN ETH mengingatkan bahwa pengelolaan dana penanggulangan bencana memiliki landasan hukum yang jelas.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 62, mengatur penggunaan dana siap pakai oleh BNPB pada saat tanggap darurat.

Pengelolaan dana tersebut juga berkaitan dengan ketentuan pendanaan dan pengelolaan bantuan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

Artinya, kebutuhan melakukan tindakan cepat dalam situasi darurat harus tetap disertai pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan yang sesuai ketentuan.

LIMA LANGKAH KONKRET YANG DIDORONG DPN ETH

Sebagai bentuk kontrol sosial dan dukungan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan, DPN ETH mengusulkan:

1. KPK mengusut perkara berdasarkan alat bukti yang sah, termasuk menelusuri dugaan aliran dana dan keterkaitan pihak-pihak yang relevan, tanpa mengabaikan asas praduga tidak bersalah.

2. BNPB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan darurat, khususnya pengendalian internal, kewenangan pejabat pengadaan, dan verifikasi pelaksanaan kontrak.

3. BPKP dan aparat pengawasan internal memperkuat audit berbasis risiko sesuai kewenangan masing-masing, dengan tetap menjaga independensi proses penyidikan KPK.

4. Pemerintah meningkatkan transparansi penggunaan dana kebencanaan melalui publikasi informasi anggaran, realisasi, dan hasil pengawasan yang dapat dibuka kepada masyarakat.

5. BNPB menjamin seluruh pelayanan penanggulangan bencana tetap berjalan, termasuk distribusi bantuan, pemadaman karhutla, penanganan pengungsi, dan pelayanan darurat lainnya.

NEGARA TIDAK BOLEH KEHILANGAN KEPERCAYAAN RAKYAT

DPN ETH menilai keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari jumlah operasi tangkap tangan.

Keberhasilan sesungguhnya juga harus terlihat dari semakin kecilnya peluang penyalahgunaan wewenang, meningkatnya kualitas pengawasan, dan semakin kuatnya pertanggungjawaban keuangan negara.

Meski demikian, DPN ETH menegaskan bahwa 14 orang yang diamankan KPK tidak boleh secara otomatis dinyatakan bersalah. Status hukum setiap pihak harus mengikuti pengumuman resmi dan proses hukum yang berlaku.

Demikian pula, uang tunai sekitar Rp1,4 miliar yang diamankan dalam OTT merupakan nilai penghitungan awal barang bukti, bukan angka kerugian negara yang telah ditetapkan.

DPN ETH mendorong pemerintah menjadikan peristiwa ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran penanggulangan bencana.

Sebab, di balik setiap anggaran kebencanaan terdapat masyarakat yang berharap negara datang tepat waktu, memberikan pertolongan, dan memastikan keselamatan mereka tetap menjadi prioritas utama.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

H. Safrizal — Ketua Umum
Ganda Satria Dharma — Sekretaris Jenderal