Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sabtu, 10 Oktober 2026 — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengenai berbagai permasalahan pengelolaan keuangan negara dengan nilai mencapai Rp49,28 triliun menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH).

Berdasarkan perkembangan yang diberitakan ANTARA pada Jumat (9/10/2026) pukul 19.55 WIB, BPK mengungkap persoalan tersebut melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026.

Dalam laporan tersebut, BPK mencatat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan penggunaan keuangan negara.

Dari nilai permasalahan tersebut, sekitar Rp1,80 triliun telah dikembalikan ke kas negara, daerah, perusahaan, atau badan lainnya selama proses pemeriksaan berlangsung.

Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, mengungkapkan bahwa sekitar Rp740,93 miliar dari jumlah pengembalian tersebut berkaitan dengan pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Informasi itu disampaikan dalam rangkaian penyerahan IHPS I Tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada 8 Oktober 2026 dan kembali diberitakan secara luas pada 9 Oktober 2026.

DPN ETH memandang bahwa besarnya nilai permasalahan yang ditemukan BPK harus menjadi momentum memperkuat pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara.

Sebab, anggaran negara bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintahan. Anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Rp49,28 TRILIUN BUKAN SELURUHNYA KERUGIAN NEGARA ATAU HASIL KORUPSI

DPN ETH menekankan pentingnya memahami temuan BPK secara tepat agar tidak menimbulkan kesimpulan yang menyesatkan.

Berdasarkan penjelasan resmi BPK, angka Rp49,28 triliun merupakan gabungan beberapa kategori permasalahan keuangan.

Kategori tersebut mencakup kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, serta persoalan pengelolaan anggaran yang tidak hemat, tidak efisien, atau tidak efektif.

Karena itu, angka Rp49,28 triliun tidak boleh langsung dinyatakan sebagai jumlah uang negara yang terbukti dikorupsi, digelapkan, atau seluruhnya telah hilang.

Demikian pula, selisih antara Rp49,28 triliun dan Rp1,80 triliun tidak otomatis merupakan jumlah uang yang wajib dikembalikan karena sifat dan penyelesaian setiap temuan berbeda.

Sebagian persoalan memerlukan pemulihan keuangan, sedangkan sebagian lainnya membutuhkan pembenahan prosedur, perbaikan pencatatan, penguatan pengendalian internal, atau tindakan administratif lainnya.

Jika ditemukan indikasi tindak pidana, penanganannya harus dilakukan berdasarkan alat bukti serta kewenangan aparat penegak hukum.

DPN ETH menilai bahwa pembedaan tersebut penting agar kontrol sosial tetap objektif dan tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti.

Namun, kehati-hatian dalam menyimpulkan suatu temuan tidak boleh menjadi alasan untuk menunda perbaikan.

Persoalan yang perlu dijawab pemerintah adalah mengapa permasalahan pengelolaan keuangan masih ditemukan, bagaimana penyelesaiannya, dan tindakan apa yang harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

BPK UNGKAP PERSOALAN DANA PENDIDIKAN DI 288 PEMERINTAH DAERAH

Salah satu temuan penting BPK berkaitan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

BPK menemukan bahwa pengelolaan dana BOSP pada 288 pemerintah daerah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah agar memproses pengembalian kelebihan pembayaran yang ditemukan dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Kementerian Keuangan.

Rekapitulasi tersebut diperlukan sebagai salah satu dasar perhitungan alokasi dana BOSP berikutnya.

Temuan itu menjadi perhatian penting karena dana operasional pendidikan mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan belajar mengajar dan kebutuhan satuan pendidikan.

DPN ETH menilai pengelolaan anggaran pendidikan harus menjamin bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan peraturan.

Jangan sampai persoalan administrasi dan kelemahan pengawasan anggaran pendidikan mengurangi efektivitas pelayanan kepada peserta didik.

Namun, temuan pada 288 pemerintah daerah tidak berarti seluruh sekolah atau seluruh pejabat di daerah tersebut terbukti melakukan penyimpangan pidana.

Setiap permasalahan harus diperiksa berdasarkan rincian temuan dan tanggung jawab masing-masing pihak.

PENGELOLAAN IURAN BPJS KESEHATAN JUGA MENJADI PERHATIAN BPK

Selain pendidikan, BPK menemukan persoalan pengelolaan pembayaran iuran peserta jaminan kesehatan.

Dalam IHPS I Tahun 2026, BPK mengidentifikasi permasalahan pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan pada 57 pemerintah daerah.

BPK mengingatkan bahwa pembayaran iuran yang tidak didasarkan pada data kepesertaan yang valid dan mutakhir dapat menimbulkan risiko ketidaktepatan sasaran.

Karena itu, BPK merekomendasikan pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki data kepesertaan.

Bagi DPN ETH, persoalan tersebut harus menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan kesehatan masyarakat.

Pemerintah perlu memastikan bahwa warga yang memenuhi persyaratan memperoleh perlindungan sesuai ketentuan, sementara penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Keakuratan data peserta bukan hanya persoalan administrasi. Data yang tidak tepat dapat berdampak pada efektivitas pembiayaan jaminan kesehatan dan perlindungan masyarakat.

DPN ETH mendorong pemerintah memperbaiki sistem pemutakhiran data secara berkelanjutan dengan tetap melindungi hak serta data pribadi masyarakat.

PENERIMAAN DAERAH DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN IKUT DIEVALUASI

BPK juga menemukan persoalan belum optimalnya pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berkaitan dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Atas temuan tersebut, BPK meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan kantor pertanahan untuk memperoleh data objek PTSL yang dapat dikenakan BPHTB sesuai ketentuan.

Koordinasi tersebut diperlukan agar penerimaan daerah dikelola secara tertib dan memiliki dasar administrasi yang jelas.

DPN ETH menilai pembenahan penerimaan daerah perlu dilakukan tanpa menciptakan pungutan di luar ketentuan atau membebani masyarakat yang secara hukum memperoleh pengecualian maupun fasilitas perpajakan tertentu.

Optimalisasi pendapatan daerah harus berjalan berdasarkan kepastian hukum, bukan melalui pungutan tambahan yang tidak memiliki dasar peraturan.

SAFRIZAL: JANGAN BIARKAN HASIL PEMERIKSAAN BPK HANYA MENJADI TUMPUKAN LAPORAN TANPA PERBAIKAN NYATA

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK harus dijadikan momentum memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Safrizal, besarnya nilai permasalahan yang ditemukan BPK menunjukkan pentingnya pembenahan tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan.

Pemerintah tidak cukup hanya menerima hasil pemeriksaan dan memberikan tanggapan administratif.

Setiap rekomendasi perlu ditindaklanjuti berdasarkan jenis persoalan, tingkat risiko, dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami menghargai langkah Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengungkap berbagai persoalan pengelolaan keuangan negara. Namun, rakyat tidak cukup hanya diberikan angka temuan puluhan triliun rupiah. Pemerintah harus membuktikan bahwa hasil pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti, kelemahan sistem diperbaiki, dan setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.”

Safrizal menekankan bahwa keuangan negara merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, penggunaan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar pencapaian administrasi.

Ia menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan anggaran.

“Jangan sampai dana yang seharusnya mendukung pendidikan, kesehatan, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat justru tidak memberikan manfaat optimal karena lemahnya perencanaan serta pengawasan.”

Safrizal juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dibangun melalui bukti nyata.

Menurutnya, keterbukaan informasi tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat membantu masyarakat memahami bahwa negara mempunyai mekanisme pertanggungjawaban yang berjalan.

SAFRIZAL: REFORMASI KEUANGAN NEGARA HARUS DIMULAI DARI PERBAIKAN AKAR MASALAH

Lebih lanjut, Safrizal memandang bahwa reformasi tata kelola keuangan negara tidak boleh semata-mata mengandalkan pengembalian uang setelah permasalahan ditemukan.

Pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab kelemahan pengelolaan keuangan agar persoalan serupa tidak berulang.

Perbaikan harus mencakup peningkatan kompetensi aparatur, penguatan pengendalian internal, penggunaan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

“Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu mengumpulkan penerimaan dan membelanjakan anggaran besar. Negara yang kuat adalah negara yang mampu memastikan setiap rupiah dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.”

DPN ETH menegaskan dukungannya terhadap langkah pemerintah dan BPK dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Namun, dukungan tersebut harus disertai kontrol sosial yang objektif agar pelaksanaan rekomendasi berjalan efektif.

GANDA SATRIA DHARMA: PEMERINTAH HARUS MEMBUKA PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Pernyataan Ketua Umum DPN ETH tersebut dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma.

Ganda menilai hasil pemeriksaan BPK harus diikuti mekanisme pengawasan yang mampu mengukur perkembangan penyelesaian setiap rekomendasi.

Menurutnya, laporan pemeriksaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif tanpa evaluasi yang berkelanjutan.

“Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan terhadap tindak lanjut temuan BPK. Setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha yang menjadi objek pemeriksaan perlu mempunyai rencana perbaikan yang jelas, dilengkapi penanggung jawab, batas waktu, bukti pelaksanaan, serta laporan perkembangan yang dapat diperiksa oleh instansi berwenang.”

Ganda menekankan bahwa penyelesaian temuan harus dibedakan berdasarkan sifat permasalahannya.

Jika terdapat kelebihan pembayaran yang secara hukum harus dikembalikan, pemerintah perlu memproses pemulihannya sesuai ketentuan.

Apabila terdapat kelemahan prosedur, instansi terkait harus memperbaiki tata kelola dan sistem pengendalian internal.

Sementara itu, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penanganannya harus dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti yang sah.

Tidak semua kesalahan administrasi merupakan tindak pidana korupsi. Namun, setiap permasalahan yang ditemukan tetap membutuhkan tindak lanjut sesuai kewenangan dan peraturan.

GANDA SATRIA DHARMA: TINDAK LANJUT REKOMENDASI HARUS DAPAT DIAWASI MASYARAKAT

Ganda juga mendorong penggunaan sistem informasi yang mampu menampilkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.

Menurutnya, informasi tersebut perlu disampaikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data yang dilindungi undang-undang.

“Transparansi harus dibangun melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan. Publik perlu mengetahui berapa rekomendasi yang telah dilaksanakan, berapa yang masih dalam proses, dan apa kendala penyelesaiannya. Dengan begitu, pengawasan tidak hanya menilai besarnya angka temuan, tetapi juga mengukur keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola.”

DPN ETH memandang bahwa pengawasan masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan tidak boleh digunakan untuk menyebarkan tuduhan tanpa bukti.

Organisasi masyarakat juga tidak mempunyai kewenangan menggantikan auditor negara maupun aparat penegak hukum.

Kontrol sosial yang kuat harus dibangun berdasarkan data, ketentuan hukum, dan kepentingan masyarakat.

BPK: 509 PEMERINTAH DAERAH RAIH OPINI WTP, TETAPI PEMBENAHAN HARUS BERLANJUT

Di sisi lain, BPK juga menyampaikan perkembangan positif dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Dari pemeriksaan terhadap 546 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, BPK memberikan:

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): 509 pemerintah daerah.

Wajar Dengan Pengecualian (WDP): 35 pemerintah daerah.

Tidak Menyatakan Pendapat (TMP): 2 pemerintah daerah.

Total: 546 pemerintah daerah.

BPK juga memberikan apresiasi kepada 33 pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan opini laporan keuangannya dari WDP menjadi WTP melalui perbaikan atas permasalahan sebelumnya.

Selain itu, BPK menyampaikan bahwa hingga Semester I Tahun 2026, sebanyak 81,4 persen rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2005–2025 telah selesai ditindaklanjuti.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan tata kelola keuangan negara yang perlu diapresiasi.

Namun, DPN ETH mengingatkan bahwa opini WTP tidak berarti suatu instansi sepenuhnya bebas dari kelemahan pengendalian internal atau seluruh bentuk penyimpangan.

Opini WTP terutama berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku.

Karena itu, pencapaian opini WTP harus diikuti peningkatan efektivitas program dan kualitas pelayanan publik.

Laporan keuangan yang dinyatakan wajar merupakan capaian positif, tetapi masyarakat juga membutuhkan bukti bahwa anggaran benar-benar menghasilkan pelayanan yang lebih baik.

UU MEWAJIBKAN PEJABAT MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI BPK

DPN ETH mengingatkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar pilihan kebijakan.

Kewajiban tersebut telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 20 mengatur bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK mengenai tindak lanjut tersebut.

Pasal 20 ayat (3) menetapkan bahwa jawaban atau penjelasan harus disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Jangka waktu tersebut merupakan batas penyampaian jawaban atau penjelasan tindak lanjut, bukan ketentuan bahwa semua persoalan harus selalu selesai sepenuhnya dalam 60 hari.

BPK mempunyai kewenangan memantau pelaksanaan tindak lanjut, sedangkan lembaga perwakilan dapat menggunakan laporan hasil pemeriksaan untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.

DPN ETH memandang ketentuan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten.

Setiap instansi yang menerima rekomendasi pemeriksaan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan respons serta menjalankan tindakan perbaikan yang diperlukan.

DPN ETH INGATKAN EMPAT LANDASAN HUKUM PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

Pertama, Pasal 23E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi menetapkan keberadaan BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang tersebut menjadi salah satu dasar pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Peraturan tersebut mengatur pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk tindak lanjut rekomendasi BPK.

Keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-undang tersebut mengatur kedudukan, tugas, dan kewenangan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

DPN ETH menegaskan bahwa keempat landasan tersebut harus menjadi pedoman dalam memperkuat pengawasan penggunaan APBN, APBD, dan keuangan badan usaha yang termasuk lingkup pemeriksaan negara.

DPN ETH SAMPAIKAN LIMA DESAKAN STRATEGIS KEPADA PEMERINTAH

Sebagai bentuk kontrol sosial dan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan, Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menyampaikan lima usulan prioritas.

1. Publikasikan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK

Pemerintah perlu memperkuat keterbukaan informasi mengenai rekomendasi yang telah selesai dilaksanakan, masih diproses, dan membutuhkan penyelesaian lanjutan.

Publikasi harus mengikuti ketentuan hukum mengenai keterbukaan informasi dan perlindungan data.

2. Perkuat Pengawasan Pengelolaan Dana Pendidikan dan Kesehatan

Pemerintah pusat dan daerah harus menindaklanjuti rekomendasi BPK terhadap pengelolaan dana BOSP dan pembayaran iuran jaminan kesehatan.

Perbaikan sistem harus memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

3. Bentuk Rencana Perbaikan yang Terukur pada Setiap Instansi Terkait

Setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun badan usaha yang menerima rekomendasi perlu menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan jenis permasalahan.

Rencana tersebut sebaiknya dilengkapi penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, dan bukti tindakan korektif yang dapat diperiksa.

4. Perkuat Koordinasi Pengawasan dan Penanganan Indikasi Tindak Pidana

BPK, aparat pengawasan internal pemerintah, dan aparat penegak hukum perlu menjalankan fungsi masing-masing secara profesional.

Apabila terdapat indikasi tindak pidana, penanganan harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum.

Tidak setiap temuan administratif boleh langsung dinyatakan sebagai korupsi.

5. Jadikan Hasil Pemeriksaan sebagai Dasar Perbaikan Kebijakan Anggaran

Pemerintah perlu menggunakan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran tahun berikutnya.

Program yang belum efektif perlu dievaluasi sehingga penggunaan anggaran semakin sesuai kebutuhan masyarakat.

DPN ETH menekankan bahwa tujuan pengawasan bukan hanya menemukan persoalan, tetapi juga memastikan permasalahan diselesaikan dan tidak berulang.

SAFRIZAL DAN GANDA SATRIA DHARMA: KEUANGAN NEGARA HARUS DIKELOLA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT, BUKAN SEKADAR MEMENUHI ADMINISTRASI

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menegaskan dukungannya terhadap upaya BPK memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

DPN ETH juga memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan dan memperbaiki pengelolaan keuangannya.

Namun, organisasi tersebut mengingatkan bahwa masih ditemukannya berbagai persoalan bernilai besar harus menjadi dasar peningkatan kualitas pengawasan.

Pemerintah perlu memastikan pengelolaan anggaran negara memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Besarnya anggaran pendidikan harus diikuti kualitas pelayanan pendidikan yang semakin baik.

Pengelolaan jaminan kesehatan harus memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Sementara itu, pengelolaan penerimaan negara dan daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Bagi DPN ETH, keberhasilan pengelolaan keuangan negara bukan hanya ketika angka-angka laporan dinyatakan sesuai standar, melainkan ketika anggaran menghasilkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Keterbukaan, pengawasan, serta tanggung jawab penyelenggara pemerintahan harus menjadi bagian dari budaya birokrasi.

“UANG NEGARA ADALAH AMANAH UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT. SETIAP TEMUAN HARUS DITINDAKLANJUTI, SETIAP KELEMAHAN SISTEM HARUS DIPERBAIKI, DAN SETIAP RUPIAH HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.”