Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan PHPU terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Sehari kemudian, sembilan hakim konstitusi diadukan ke MKMK. Namun, pengaduan tersebut masih berupa laporan dan belum membuktikan adanya pelanggaran etik.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — 7 Oktober 2026

Perkara mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki perkembangan baru. Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 6 Oktober 2026, mengucapkan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan paling rendah setingkat SMA sebagaimana dipersoalkan para pemohon. MK juga mencatat bahwa dokumen certificate of attendance dan dokumen akademik lain yang diperiksa tidak dengan sendirinya merupakan bukti telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Namun, Mahkamah menegaskan kondisi tersebut tidak membuat MK dapat mendiskualifikasi Gibran dalam perkara tersebut, antara lain karena persoalan kedudukan hukum para pemohon dan tahapan Pilpres 2024 yang telah berakhir setelah pelantikan.

Perkembangan berikutnya terjadi Rabu, 7 Oktober 2026. Sembilan hakim konstitusi diadukan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) oleh Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia terkait proses pemeriksaan perkara PHPU tersebut. MK mencatat laporan itu sebagai Laporan Nomor 05/MKMK/L/10/2026 dan pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan.

Penting ditegaskan bahwa isi laporan merupakan dalil pengadu, bukan temuan ataupun putusan bahwa para hakim telah melakukan pelanggaran etik.

Keterangan Ketua Umum — Okky A.J., SH., MH.

Dalam rumusan pernyataan organisasi untuk rilis, Ketua Umum DPN LBH Elang Tiga Hambalang, Okky A.J., SH., MH., menyatakan:

“Perkara ini harus dibaca secara disiplin. Amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Pertimbangan Mahkamah mengenai bukti pendidikan adalah bagian yang perlu dipahami secara tepat, sementara laporan kepada MKMK adalah proses etik tersendiri yang juga belum menghasilkan kesimpulan.”

Menurut Okky, kontroversi ini menunjukkan pentingnya verifikasi persyaratan calon dilakukan secara lengkap sebelum penetapan calon dan sebelum tahapan pemilu berakhir.

Penegasan Sekretaris Jenderal — Zulkiram, SH.

Dalam rumusan pernyataan organisasi, Zulkiram, SH., menegaskan:

“Kepastian hukum membutuhkan dokumen, prosedur, dan kewenangan yang jelas. Jangan sampai persoalan administratif baru menjadi sengketa besar setelah pejabat terpilih dilantik.”

Empat Usulan Konkret LBH ETH

DPN LBH ETH mengusulkan empat langkah konkret.

Pertama, KPU dan kementerian terkait menyusun standar dokumen pembuktian pendidikan luar negeri yang eksplisit dan seragam.

Kedua, seluruh proses verifikasi dan penyetaraan memiliki audit trail elektronik yang dapat diperiksa.

Ketiga, keberatan mengenai persyaratan calon diberi forum serta tenggat penyelesaian yang efektif sebelum tahapan pemilu selesai.

Keempat, proses MKMK dijalankan secara independen dan hasilnya diumumkan berdasarkan bukti, bukan tekanan politik ataupun opini publik.

Penutup

Perkara ini tidak tepat dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan yang melampaui amar putusan maupun proses etik yang masih berjalan.

DPN LBH ETH menegaskan bahwa negara hukum memerlukan tiga hal sekaligus: verifikasi administrasi yang kuat, peradilan yang independen, dan mekanisme etik yang bekerja tanpa prasangka.

MK menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden tidak dapat diterima. Sehari kemudian, sembilan hakim konstitusi diadukan ke MKMK. DPN LBH ETH meminta publik membedakan amar putusan, fakta persidangan, dan dugaan etik yang masih diperiksa.