KPK mulai memeriksa saksi dari unsur perusahaan dalam perkara dugaan korupsi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. DPN LBH Elang Tiga Hambalang meminta penindakan diikuti pembenahan sistem agar setiap perubahan status berkas, persetujuan, pemecahan hak, dan pembukaan blokir dapat ditelusuri secara utuh.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — 3 Oktober 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pada 1 Oktober 2026, KPK mulai memeriksa saksi dari unsur perusahaan dan pihak swasta terkait proses pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. KPK menyebut pemeriksaan dilakukan untuk mendalami rangkaian perpanjangan, pemecahan, dan proses administratif pertanahan yang menjadi bagian penyidikan.

Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan pada 14 September 2026. Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN. KPK sebelumnya menyatakan kasus tersebut berkaitan dengan proses pembukaan blokir serta pemecahan HGB di Kabupaten Bogor. Status tersangka tetap tunduk pada asas praduga tak bersalah dan kesalahannya harus dibuktikan melalui proses peradilan.

Dalam rangkaian penyidikan, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan menyita dokumen serta barang bukti elektronik yang dinilai berkaitan dengan perkara. Pemeriksaan saksi pada Oktober merupakan bagian dari pengumpulan dan pengujian alat bukti serta tidak berarti saksi tersebut otomatis terlibat tindak pidana.

Keterangan Ketua Umum — Okky A.J., SH., MH.

Ketua Umum DPN Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang, Okky A.J., SH., MH., dalam rumusan pernyataan organisasi untuk rilis menilai perkara ini harus menjadi momentum membangun layanan pertanahan yang semakin sulit dimanipulasi.

“Jika satu keputusan pertanahan dapat mempunyai nilai ekonomi sangat besar, setiap tahap prosesnya harus meninggalkan jejak yang jelas. Siapa yang menerima berkas, siapa yang mengubah status, siapa yang memberi persetujuan, apa dasar keputusannya, dan kapan tindakan itu dilakukan harus bisa diaudit.”

Okky menilai pembenahan sistem tidak boleh bergantung semata pada integritas personal. Desain layanan harus mampu membatasi ruang interaksi informal dan memperkecil peluang perubahan proses tanpa jejak administratif.

Penegasan Sekretaris Jenderal — Zulkiram, SH.

Sekretaris Jenderal LBH Elang Tiga Hambalang, Zulkiram, SH., mempertegas pentingnya keterbukaan bagi masyarakat.

“Pemohon hak harus dapat mengetahui posisi berkas, biaya resmi, batas waktu, alasan penundaan, serta pejabat yang bertanggung jawab. Ketidakjelasan proses merupakan ruang yang perlu dipersempit melalui sistem yang transparan.”

Lima Usulan LBH ETH

DPN LBH ETH mengusulkan lima langkah kepada Kementerian ATR/BPN. Pertama, memperkuat audit trail digital permanen pada setiap permohonan HGB, pemecahan hak, pembukaan blokir, dan perubahan status sertifikat. Kedua, menerapkan pemeriksaan konflik kepentingan pada perkara bernilai tinggi. Ketiga, membuka riwayat perubahan berkas kepada pengawas internal. Keempat, melakukan audit acak atas layanan yang mengalami percepatan atau perubahan tidak biasa. Kelima, menyediakan kanal pengaduan yang terhubung dengan nomor berkas dan batas waktu penyelesaian.

KPK sebelumnya telah mendorong ATR/BPN memperkuat integritas layanan pertanahan melalui program pelatihan dan transformasi pelayanan agar proses menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya masyarakat.

Bagi LBH ETH, penindakan pidana akan memiliki dampak lebih besar apabila menghasilkan dua hal sekaligus: pembuktian perkara yang kuat dan perbaikan sistem yang mencegah pola serupa berulang.

KPK melanjutkan penyidikan dugaan suap HGB di Kabupaten Bogor. LBH ETH meminta layanan pertanahan memiliki jejak digital permanen, biaya dan waktu yang transparan, serta audit yang mampu mendeteksi perubahan berkas tidak wajar.