HAMBALANG — Persoalan pemutusan hubungan kerja kembali menjadi perhatian publik setelah muncul perselisihan ketenagakerjaan yang melibatkan pekerja dengan **PT Indo Mining Lestari (IML)** di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Pemberitaan hari ini menyebut DPRD Konawe Utara memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut setelah muncul pengaduan mengenai **dugaan PHK sepihak**. Karena statusnya masih berupa dugaan/perselisihan, fakta dan posisi hukum masing-masing pihak tetap harus diperiksa melalui mekanisme ketenagakerjaan yang berlaku.

Perkara tersebut mendapat perhatian **Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang (LBH ETH)** karena masalah PHK merupakan persoalan hukum yang dapat menyentuh kehidupan pekerja dan keluarganya secara langsung.

## **LBH ETH: jangan langsung menyalahkan pekerja atau perusahaan**

Ketua Umum **Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang Okky A.J. SH.MH**, melalui rumusan sikap institusional LBH ETH untuk artikel ini, meminta seluruh pihak menahan diri dari kesimpulan sebelum dokumen dan kronologi diperiksa.

Dalam perselisihan PHK, menurut LBH ETH, setidaknya perlu diketahui **dasar PHK, surat dan pemberitahuan yang diberikan, hubungan kerja para pihak, hak pekerja yang telah atau belum dibayarkan, serta apakah mekanisme penyelesaian perselisihan telah ditempuh**.

> **“Buruh bukan sekadar angka produksi. Di belakang seorang pekerja ada keluarga yang menggantungkan kehidupan. Tetapi hukum juga harus objektif terhadap perusahaan. Periksa kontrak, alasan PHK, prosedurnya dan hak yang harus dibayarkan. Jangan memutus persoalan berdasarkan tekanan salah satu pihak.”**

Pernyataan tersebut merupakan rumusan sikap kelembagaan untuk kebutuhan pemberitaan, bukan klaim wawancara langsung.

## **PHK harus mempunyai dasar dan prosedur**

LBH ETH mengingatkan bahwa hubungan industrial Indonesia mempunyai mekanisme penyelesaian ketika pekerja dan perusahaan berselisih.

Perselisihan seharusnya diupayakan melalui **perundingan bipartit** terlebih dahulu. Apabila tidak tercapai penyelesaian, tersedia mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai jenis sengketanya.

Karena itu, PHK tidak semestinya dipahami hanya sebagai tindakan administratif perusahaan.

Ada konsekuensi hukum dan hak pekerja yang harus diperhitungkan.

Demikian pula pekerja mempunyai kewajiban menghormati perjanjian kerja dan aturan yang sah.

**Hukum ketenagakerjaan harus menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan perlindungan manusia yang bekerja di dalamnya.**

## **Perselisihan jangan dibiarkan berbulan-bulan**

Salah satu persoalan yang sering dirasakan pekerja adalah lamanya penyelesaian sengketa.

Bagi pekerja yang kehilangan pendapatan, menunggu berbulan-bulan mempunyai dampak besar.

Tagihan rumah tetap berjalan.

Anak tetap membutuhkan biaya sekolah.

Kebutuhan sehari-hari tidak berhenti hanya karena sengketa sedang diproses.

Karena itu LBH ETH meminta Dinas Ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial bekerja dengan **batas waktu yang jelas dan komunikasi yang dapat dipantau para pihak**.

## **Perusahaan juga berhak memberikan penjelasan**

LBH ETH menegaskan prinsip keberimbangan.

Pemberitaan mengenai dugaan PHK sepihak tidak boleh otomatis menjadi vonis terhadap perusahaan.

Perusahaan harus diberikan kesempatan menjelaskan dasar tindakan, dokumen hubungan kerja dan alasan hukumnya.

Jika ternyata perusahaan telah menjalankan prosedur dan memenuhi seluruh kewajibannya, fakta tersebut harus disampaikan.

Sebaliknya, jika pemeriksaan menemukan hak pekerja belum diberikan, penyelesaiannya harus segera dilakukan sesuai hukum.

**Inilah fungsi negara hukum: bukan memilih pihak berdasarkan popularitas, tetapi menentukan hak berdasarkan fakta.**

## **Gelombang PHK menjadi persoalan yang lebih luas**

Persoalan tersebut muncul di tengah perhatian terhadap kondisi ketenagakerjaan nasional. Pemberitaan beberapa pekan terakhir mencatat jumlah pekerja terdampak PHK sepanjang 2026 telah mencapai puluhan ribu.

Di daerah lain, ratusan pekerja PT Berkat Sawit Utama di Batang Hari, Jambi, juga menggelar aksi damai pada 27 Agustus karena mengkhawatirkan potensi kehilangan pekerjaan berkaitan dengan persoalan eksekusi lahan.

Kondisi tersebut menunjukkan sengketa hukum dapat mempunyai efek berantai terhadap ketenagakerjaan.

Menurut LBH ETH, pemerintah perlu melihat PHK tidak semata-mata sebagai statistik.

**Satu pekerja kehilangan pekerjaan berarti satu rumah tangga berpotensi kehilangan sumber penghasilan.**

## **LBH ETH: negara harus hadir sebelum konflik membesar**

LBH ETH mendorong pemerintah daerah dan Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat sistem deteksi dini perselisihan hubungan industrial.

Jika terdapat perusahaan dengan potensi PHK massal, mediator sebaiknya hadir sebelum konflik mencapai titik yang sulit diselesaikan.

Negara dapat mempertemukan perusahaan dan pekerja untuk mencari pilihan yang sesuai hukum, termasuk apabila memungkinkan restrukturisasi hubungan kerja, penyelesaian hak atau mekanisme lain yang disepakati secara sah.

Mediasi yang dilakukan lebih awal dapat mencegah konflik berkembang menjadi demonstrasi berkepanjangan ataupun perkara pengadilan.

## **Pekerja harus berani menyimpan dokumen**

LBH ETH juga mengingatkan pekerja mengenai pentingnya dokumentasi.

Pekerja sebaiknya menyimpan **perjanjian kerja, slip gaji, bukti kepesertaan BPJS, surat peringatan apabila ada, surat PHK, bukti komunikasi dengan perusahaan, catatan masa kerja dan bukti pembayaran hak-hak ketenagakerjaan**.

Dokumen tersebut sangat penting apabila perselisihan harus dibawa ke mediator atau Pengadilan Hubungan Industrial.

Jangan menyerahkan dokumen asli tanpa membuat salinan.

Dan jangan menandatangani dokumen yang belum dipahami isinya.

## **Enam desakan LBH Elang Tiga Hambalang**

LBH ETH meminta **pertama**, perselisihan di Konawe Utara diperiksa berdasarkan dokumen dan keterangan kedua pihak. **Kedua**, pekerja harus memperoleh penjelasan tertulis mengenai dasar tindakan yang menyangkut hubungan kerjanya sesuai ketentuan. **Ketiga**, hak pekerja yang secara hukum memang wajib dibayarkan harus diselesaikan. **Keempat**, perusahaan harus memperoleh ruang memberikan klarifikasi dan pembelaan. **Kelima**, Disnaker dan mediator hubungan industrial perlu memastikan penyelesaian tidak berlarut-larut. **Keenam**, pemerintah pusat perlu mengawasi tren PHK dan menyiapkan kebijakan pencegahan sebelum persoalan berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar.

## **Okky A.J. SH.MH: jangan tunggu buruh turun ke jalan baru negara hadir**

Ketua Umum LBH ETH **Okky A.J. SH.MH**, melalui sikap institusional untuk pemberitaan ini, mendorong lembaga pemerintah menangani pengaduan pekerja sedini mungkin.

**“Jangan tunggu ratusan buruh turun ke jalan baru negara hadir. Kalau pengaduan pekerja bisa diperiksa sejak awal, perusahaan dipanggil, dokumen diperiksa dan mediasi dijalankan secara serius, banyak konflik hubungan industrial mungkin dapat diselesaikan sebelum membesar.”**

LBH ETH sekaligus meminta pekerja menggunakan mekanisme hukum secara tertib dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan persoalan pidana baru.

## **Dari Hambalang: pekerja kecil jangan takut memperjuangkan hak**

Dari **Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat**, LBH Elang Tiga Hambalang mengajak masyarakat pekerja Indonesia meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya.

Bekerja bukan sekadar hubungan antara orang yang membutuhkan pekerjaan dan orang yang mempunyai modal.

Di dalamnya terdapat hubungan hukum.

Karena itu, ketika terjadi perselisihan, **hukum harus menjadi jalan penyelesaian—bukan intimidasi, kekerasan ataupun tindakan main hakim sendiri.**

### **“BURUH BUKAN ANGKA PRODUKSI — LINDUNGI HAK PEKERJA, HORMATI HAK PERUSAHAAN, PERIKSA FAKTANYA, DAN SELESAIKAN SENGKETA BERDASARKAN HUKUM.”**

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM ELANG TIGA HAMBALANG**

**Ketua Umum: Okky A.J. SH.MH**