Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Pemulangan 93 Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia kembali mengingatkan bahwa perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tidak selesai ketika pekerja berhasil tiba di Tanah Air.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memastikan pemeriksaan kesehatan, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan, pemulihan sosial, pemulangan kepada keluarga, hingga reintegrasi ekonomi berjalan sebagai satu rangkaian perlindungan.

BP3MI Riau melalui P4MI Dumai pada 13 Oktober 2026 melaporkan telah memfasilitasi kepulangan 93 PMI bermasalah yang dideportasi dari Malaysia pada 10 Oktober.

Setibanya di Pelabuhan Dumai, seluruh pekerja menjalani pemeriksaan keimigrasian dan pemeriksaan kesehatan awal. Sejumlah pekerja diketahui membutuhkan observasi serta penanganan medis lebih lanjut sehingga petugas berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat.

Setelah proses di pelabuhan, para pekerja diarahkan ke Rumah Ramah Pekerja Migran Indonesia di P4MI Dumai untuk pendataan akhir dan penampungan sementara sebelum difasilitasi pulang ke daerah asal.

Pemerintah juga memberikan edukasi mengenai risiko bekerja melalui jalur nonprosedural.

PEMULANGAN HARUS DIIKUTI PEMULIHAN

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang mengapresiasi kehadiran pemerintah dalam proses pemulangan tersebut, terutama pelayanan kesehatan bagi pekerja yang membutuhkan penanganan lanjutan.

Namun, organisasi menilai pekerjaan negara belum selesai saat pekerja meninggalkan pelabuhan atau rumah penampungan.

Pekerja yang kembali dalam kondisi bermasalah dapat membawa persoalan berbeda-beda, seperti masalah kesehatan, kehilangan penghasilan, utang biaya keberangkatan, sengketa upah, persoalan dokumen, tekanan psikologis, hingga kesulitan memperoleh pekerjaan setelah kembali ke daerah asal.

Karena itu, setiap pekerja sebaiknya mendapatkan asesmen berdasarkan kondisi masing-masing, bukan diperlakukan sekadar sebagai bagian dari angka deportasi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menempatkan perlindungan pekerja dalam satu rangkaian sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Regulasi tersebut juga mengatur perlindungan sosial melalui reintegrasi serta peningkatan keterampilan bagi PMI dan keluarganya.

Lebih khusus, Peraturan Menteri P2MI/BP2MI Nomor 32 Tahun 2025 mengatur fasilitasi kepulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi pekerja migran yang mengalami permasalahan selama bekerja di luar negeri.

KESEHATAN PEKERJA TIDAK BOLEH MENJADI PERSOALAN SETELAH TIBA DI KAMPUNG

Temuan adanya beberapa pekerja yang membutuhkan pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan menjadi perhatian khusus Serikat Buruh ETH.

Organisasi berpandangan pemerintah perlu memastikan terdapat mekanisme rujukan sampai pekerja memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah tujuan kepulangan.

Tidak cukup hanya memastikan pekerja sehat untuk melakukan perjalanan pulang.

Jika pekerja mempunyai kondisi kesehatan yang membutuhkan terapi, pemeriksaan lanjutan, obat-obatan, atau pemantauan tertentu, informasi medis dan mekanisme rujukannya perlu tersambung dengan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah.

Hal tersebut penting agar perpindahan kewenangan antardaerah tidak justru membuat pekerja kehilangan akses pelayanan setelah kembali kepada keluarga.

DEPORTASI HARUS MENJADI SUMBER DATA PENCEGAHAN

Serikat Buruh ETH juga menilai setiap proses pemulangan PMI bermasalah harus menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mencegah persoalan serupa.

Pemerintah perlu mengetahui pola yang menyebabkan pekerja akhirnya dideportasi atau mengalami persoalan.

Apakah keberangkatan dilakukan melalui jalur tidak resmi? Apakah terdapat persoalan dokumen? Apakah pekerja berpindah pemberi kerja? Apakah kontraknya bermasalah? Atau terdapat faktor lain?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut harus diperoleh melalui asesmen, bukan asumsi.

Status deportasi tidak boleh serta-merta digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh pekerja melakukan pelanggaran yang sama. Setiap kasus memiliki latar belakang dan kondisi hukum masing-masing.

Serikat Buruh ETH menilai pendekatan seperti ini penting agar kebijakan perlindungan tidak berubah menjadi stigma terhadap pekerja yang dipulangkan.

RIAU BERULANG KALI MENJADI PINTU PEMULANGAN

Pemulangan melalui Dumai bukan kejadian pertama sepanjang 2026. BP3MI Riau sebelumnya memfasilitasi kepulangan 61 PMI dari Malaysia pada Agustus dan 113 PMI bermasalah pada September, yang juga menjalani pendataan, pemeriksaan kesehatan, dan pemulangan menuju daerah asal.

Rangkaian tersebut, menurut Serikat Buruh ETH, menunjukkan pentingnya memperkuat daerah perbatasan dan titik debarkasi sebagai bagian dari sistem perlindungan nasional.

Pelabuhan seperti Dumai bukan hanya pintu masuk.

Tempat tersebut menjadi titik penting untuk mengidentifikasi kondisi pekerja, kesehatan, pendataan, indikasi eksploitasi, kebutuhan bantuan hukum, serta penelusuran pola migrasi yang berisiko.

LIMA USULAN SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang kritis, independen, dan konstruktif, Serikat Buruh ETH menyampaikan lima usulan.

1. Terapkan asesmen terpadu bagi setiap PMI bermasalah yang dipulangkan

Asesmen perlu mencakup kondisi kesehatan fisik dan psikologis, persoalan hubungan kerja, dokumen, upah yang belum dibayar, kebutuhan bantuan hukum, dan kondisi sosial-ekonomi keluarga.

2. Pastikan rujukan medis berlanjut sampai daerah asal

PMI yang membutuhkan perawatan tidak boleh kehilangan akses pelayanan hanya karena proses pemulangan dari pelabuhan telah selesai. Pemerintah pusat dan daerah perlu mempunyai mekanisme serah terima yang jelas.

3. Telusuri hak ketenagakerjaan yang mungkin belum terpenuhi

Jika terdapat indikasi gaji belum dibayar, dokumen ditahan, kecelakaan kerja, atau persoalan hubungan kerja lainnya, pemerintah perlu membantu pekerja memperoleh informasi dan akses penyelesaian melalui perwakilan Indonesia maupun mekanisme hukum yang tersedia.

4. Bangun program reintegrasi ekonomi setelah pekerja pulang

Pelatihan keterampilan, akses informasi pekerjaan, kewirausahaan, literasi keuangan, dan pendampingan usaha perlu diarahkan terutama kepada PMI bermasalah yang kehilangan sumber pendapatan.

5. Jadikan data pemulangan sebagai sistem peringatan dini

Pemerintah perlu memetakan daerah asal, modus perekrutan, negara tujuan, sektor pekerjaan, serta penyebab permasalahan secara agregat sehingga edukasi dan pengawasan dapat diarahkan ke wilayah serta pola yang paling berisiko.

JANGAN STIGMATISASI PEKERJA YANG PULANG

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang mengingatkan masyarakat agar tidak memberi stigma kepada pekerja migran yang dipulangkan atau dideportasi.

Banyak pekerja berangkat ke luar negeri dengan tujuan sederhana, yaitu mencari penghasilan yang lebih baik untuk keluarga.

Ketika mengalami masalah, mereka membutuhkan penyelesaian hukum dan sosial berdasarkan fakta, bukan penghakiman.

Reintegrasi sosial menjadi sangat penting karena pekerja harus kembali beradaptasi dengan keluarga dan lingkungan setelah menjalani pengalaman kerja di luar negeri.

Dalam kondisi tertentu, pekerja bahkan dapat kembali tanpa tabungan atau dengan persoalan kesehatan.

Karena itu, menurut organisasi, pemulangan yang manusiawi harus diikuti kesempatan membangun kehidupan kembali.

JALUR RESMI HARUS MUDAH, BUKAN SEKADAR DIIMBAU

Pemerintah terus mengingatkan masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi. BP3MI juga melakukan kampanye migrasi aman di titik keberangkatan dan meminta pekerja memahami kontrak, menyimpan dokumen sendiri, serta mengetahui kanal bantuan perwakilan Republik Indonesia.

Serikat Buruh ETH mendukung imbauan tersebut.

Namun, organisasi menilai masyarakat akan lebih terdorong menggunakan jalur resmi apabila prosedurnya mudah dipahami, biayanya transparan, prosesnya dapat dilacak, lowongannya jelas, dan pengaduannya cepat ditindaklanjuti.

Pengawasan terhadap pihak yang menawarkan pekerjaan secara tidak sah juga perlu terus diperkuat.

Pekerja tidak boleh diposisikan sebagai satu-satunya pihak yang harus menanggung kesalahan ketika terdapat jaringan perekrutan atau penempatan yang memanfaatkan keterbatasan informasi masyarakat.

SERIKAT BURUH ETH: NEGARA HARUS HADIR SAMPAI PEKERJA PULIH

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran harus diukur dari pengalaman nyata pekerja.

Bukan hanya berapa orang yang berhasil dipulangkan, tetapi juga berapa orang memperoleh perawatan, berapa persoalan upah yang diselesaikan, berapa pekerja berhasil kembali mendapatkan mata pencaharian, dan berapa kasus serupa yang berhasil dicegah.

“Kepulangan pekerja ke Indonesia bukan garis akhir perlindungan. Negara harus hadir sampai pekerja sehat, kembali kepada keluarga, mengetahui status haknya, dan mempunyai kesempatan membangun penghidupan kembali. Jangan sampai pekerja pulang dari luar negeri membawa masalah lalu menyelesaikannya seorang diri.”

Serikat Buruh ETH mengajak Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, DPR RI, organisasi pekerja, serta masyarakat memperkuat koordinasi perlindungan pekerja migran.

Pekerja Migran Indonesia bukan sekadar angka penempatan atau deportasi. Mereka adalah pekerja, pencari nafkah, dan bagian dari keluarga Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan serta perlakuan bermartabat.

SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

BERSATU • BERJUANG • BERMARTABAT