Rencana perluasan Desk Ketenagakerjaan Polri hingga tingkat kepolisian resor mendapat perhatian Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang. Organisasi mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum memastikan setiap pengaduan buruh ditangani secara profesional, transparan, tanpa diskriminasi, serta memberikan kepastian perlindungan hak pekerja sesuai ketentuan hukum.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Jumat, 16 Oktober 2026.

Upaya memperkuat akses keadilan bagi jutaan pekerja Indonesia memasuki babak baru. Kepolisian Negara Republik Indonesia berencana memperluas pelayanan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat kepolisian resor (Polres), membuka harapan agar pekerja semakin mudah memperoleh pendampingan dan penanganan hukum ketika menghadapi dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan.

Namun, kehadiran pelayanan baru tersebut juga menimbulkan tantangan penting: bagaimana memastikan setiap pengaduan buruh benar-benar ditangani sesuai kewenangan, tanpa mengabaikan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah diatur undang-undang?

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dijadwalkan meresmikan perluasan Desk Ketenagakerjaan pada Sabtu, 17 Oktober 2026, dengan kegiatan terpusat di Polres Jombang, Jawa Timur.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 35 Polres direncanakan menjadi bagian dari peresmian Desk Ketenagakerjaan.

Informasi tersebut disampaikan Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan desk di tingkat Polres diharapkan mempermudah pekerja menyampaikan persoalan yang mereka hadapi dan memperoleh akses terhadap penanganan hukum.

Andi Gani juga menyampaikan rencana koordinasi antara Desk Ketenagakerjaan dengan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan sehingga persoalan pekerja dapat ditangani berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga.

Hingga berita ini disusun pada 16 Oktober 2026, peresmian tersebut masih merupakan agenda yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Oktober 2026, bukan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Perkembangan ini mendapat perhatian Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang (ETH), yang memandang penguatan akses keadilan sebagai bagian penting dari perlindungan tenaga kerja nasional.

Organisasi menilai bahwa penegakan hukum ketenagakerjaan harus memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menjunjung asas praduga tak bersalah dan hak seluruh pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan.

Bagi Serikat Buruh ETH, kehadiran Desk Ketenagakerjaan di tingkat Polres perlu menjadi momentum untuk membangun pelayanan hukum yang mudah dijangkau, objektif, dan memberikan penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.

DESK KETENAGAKERJAAN POLRI SUDAH DIBENTUK SEJAK JANUARI 2026

Berdasarkan publikasi resmi Divisi Humas Polri tertanggal 2 Mei 2026, Desk Ketenagakerjaan Polri telah dibentuk sejak 20 Januari 2026 sebagai bagian dari penguatan pelayanan dalam menangani persoalan ketenagakerjaan.

Polri menjelaskan bahwa layanan tersebut mencakup konsultasi, penerimaan pengaduan, serta penanganan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Dalam keterangannya, Polri menegaskan pentingnya pelayanan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Dengan demikian, rencana peresmian di Jombang bukan merupakan pembentukan pertama Desk Ketenagakerjaan secara nasional, melainkan bagian dari pengembangan layanan yang telah dijalankan sebelumnya.

Serikat Buruh ETH menilai perluasan tersebut dapat memberikan manfaat apabila disertai kesiapan personel, kejelasan prosedur, serta koordinasi dengan instansi ketenagakerjaan.

Organisasi juga mengingatkan bahwa tidak semua persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan melalui proses pidana.

Perselisihan mengenai hak, kepentingan, maupun pemutusan hubungan kerja memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Desk Ketenagakerjaan harus menjadi sarana penguatan akses perlindungan hukum, bukan menggantikan kewenangan instansi ketenagakerjaan maupun Pengadilan Hubungan Industrial.

BURUH MEMBUTUHKAN KEPASTIAN, BUKAN SEKADAR TEMPAT MENGADU

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kepastian tindak lanjut pengaduan.

Pekerja yang menghadapi dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan membutuhkan penjelasan mengenai jalur penyelesaian yang tepat.

Dalam praktik hubungan industrial, persoalan yang muncul dapat berkaitan dengan pembayaran upah, pelaksanaan perjanjian kerja, keselamatan kerja, pemutusan hubungan kerja, atau kebebasan berserikat.

Namun, karakter hukum setiap persoalan dapat berbeda.

Sebagian merupakan perselisihan hubungan industrial yang memerlukan perundingan serta penyelesaian melalui mekanisme ketenagakerjaan.

Sebagian lainnya mungkin mengandung dugaan pelanggaran norma yang menjadi kewenangan pengawas ketenagakerjaan.

Dalam keadaan tertentu, terdapat pula dugaan tindak pidana yang dapat ditangani melalui proses penegakan hukum sesuai ketentuan.

Karena itu, organisasi menekankan pentingnya pemeriksaan awal dan pengelompokan pengaduan berdasarkan fakta serta dasar hukum.

Pekerja tidak boleh dibiarkan menghadapi kebingungan mengenai instansi yang berwenang, sedangkan perusahaan juga berhak memperoleh proses pemeriksaan yang objektif dan tidak diskriminatif.

PERLINDUNGAN HUKUM BURUH BERKAITAN LANGSUNG DENGAN KESEJAHTERAAN

Serikat Buruh ETH memandang bahwa kepastian penegakan hukum mempunyai hubungan erat dengan stabilitas ekonomi keluarga pekerja.

Apabila perselisihan hubungan kerja berlangsung berkepanjangan, pekerja berpotensi mengalami tekanan keuangan akibat ketidakpastian penghasilan.

Bagi keluarga yang bergantung pada satu sumber pendapatan, keadaan tersebut dapat memengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.

Di sisi lain, perusahaan yang menghadapi perselisihan berkepanjangan juga berpotensi mengalami gangguan kegiatan operasional, peningkatan biaya penyelesaian sengketa, serta menurunnya kepercayaan dalam hubungan industrial.

Karena itu, organisasi menilai penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang cepat dan berkeadilan dapat memberikan manfaat bagi pekerja maupun dunia usaha.

Namun, kecepatan penyelesaian tidak boleh mengorbankan ketelitian pemeriksaan, kebebasan para pihak dalam mengambil keputusan, atau hak memperoleh proses hukum yang adil.

Serikat Buruh ETH juga menekankan pentingnya menjaga hubungan industrial yang sehat.

Perusahaan yang menjalankan kewajibannya sesuai peraturan membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha.

Sebaliknya, pekerja membutuhkan jaminan bahwa hak yang dilindungi undang-undang dapat diperjuangkan melalui mekanisme yang efektif.

Organisasi berpandangan bahwa penegakan hukum yang konsisten dapat membantu menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

DASAR HUKUM PENYELESAIAN PERSOALAN KETENAGAKERJAAN

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa setiap upaya memperjuangkan hak pekerja harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur tahapan penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha.

Berdasarkan undang-undang tersebut, perselisihan hubungan industrial pada prinsipnya terlebih dahulu diupayakan melalui perundingan bipartit.

Apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan, perselisihan dapat dicatatkan pada instansi ketenagakerjaan setempat untuk diproses melalui mekanisme yang sesuai dengan jenis perselisihannya.

Dalam keadaan tertentu, penyelesaian dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Selain itu, pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan diatur melalui peraturan mengenai pengawasan ketenagakerjaan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2026.

Ketentuan tersebut mengatur tata cara pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan tindak lanjut dalam lingkup kewenangan pengawas ketenagakerjaan.

Serikat Buruh ETH menilai pentingnya koordinasi agar penerimaan pengaduan di Desk Ketenagakerjaan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan lembaga lain.

Pengawasan ketenagakerjaan, penegakan hukum pidana, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus berjalan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

LIMA DESAKAN SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial yang independen, kritis, dan konstruktif, Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menyampaikan lima usulan konkret kepada pemerintah, Polri, DPR RI, dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

1. POLRI HARUS MENJAMIN PELAYANAN DESK KETENAGAKERJAAN YANG PROFESIONAL DAN TRANSPARAN

Serikat Buruh ETH mendorong Polri menyusun serta memublikasikan standar pelayanan yang mudah dipahami masyarakat.

Standar tersebut perlu menjelaskan prosedur penerimaan pengaduan, pemeriksaan awal, penentuan kewenangan, dan pemberian informasi perkembangan penanganan.

Setiap laporan harus diperiksa secara objektif, tanpa diskriminasi terhadap pekerja maupun pengusaha.

Organisasi juga meminta agar pekerja memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjut pengaduan dan mekanisme yang tersedia apabila terdapat keberatan terhadap pelayanan.

2. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DAN POLRI HARUS MEMPERKUAT KOORDINASI

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Polri perlu mengembangkan mekanisme koordinasi untuk menghindari tumpang tindih penanganan kasus.

Persoalan yang termasuk kewenangan pengawas ketenagakerjaan harus diteruskan kepada instansi yang tepat.

Sementara itu, dugaan tindak pidana ketenagakerjaan perlu ditangani sesuai hukum acara dan kewenangan penyidikan yang berlaku.

Serikat Buruh ETH juga mendorong peningkatan kemampuan petugas dalam memahami norma ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

3. DPR RI HARUS MENGAWASI EFEKTIVITAS DESK KETENAGAKERJAAN

Serikat Buruh ETH meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap perluasan Desk Ketenagakerjaan.

Evaluasi perlu memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, akses pelayanan, koordinasi antarlembaga, dan penyelesaian laporan masyarakat.

DPR RI juga didorong memastikan penguatan pelayanan dilaksanakan tanpa mengurangi independensi proses hukum maupun kewenangan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Hasil evaluasi sebaiknya disampaikan secara terbuka melalui data agregat dengan tetap memperhatikan kerahasiaan informasi para pihak.

4. BERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA YANG MENYAMPAIKAN PENGADUAN SECARA SAH

Serikat Buruh ETH menilai pekerja harus dapat menyampaikan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran hak tanpa menghadapi intimidasi atau tindakan pembalasan yang melanggar hukum.

Pemerintah dan aparat berwenang perlu memastikan mekanisme perlindungan pelapor dilaksanakan sesuai ketentuan.

Organisasi juga mengingatkan bahwa pengaduan harus dilakukan dengan itikad baik dan didukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan terhadap pekerja tidak boleh digunakan untuk membenarkan tuduhan yang tidak berdasar, sebagaimana proses pemeriksaan tidak boleh digunakan untuk menekan pihak yang sedang memperjuangkan haknya.

5. PEMERINTAH, PENGUSAHA, DAN SERIKAT PEKERJA HARUS MEMPERKUAT DIALOG HUBUNGAN INDUSTRIAL

Serikat Buruh ETH mengajak seluruh pemangku kepentingan mengutamakan pencegahan perselisihan melalui komunikasi terbuka dan kepatuhan terhadap peraturan.

Perusahaan perlu memastikan kebijakan ketenagakerjaan dapat dipahami pekerja.

Sementara itu, serikat pekerja perlu meningkatkan pendidikan hukum, pendampingan, serta kemampuan menyelesaikan persoalan melalui perundingan yang sah.

Organisasi menilai penyelesaian masalah melalui dialog yang adil dan berdasarkan hukum dapat membantu menjaga produktivitas serta keberlangsungan usaha.

SERIKAT BURUH ETH DORONG PENDIDIKAN HUKUM BAGI PEKERJA

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa penguatan akses keadilan juga harus diikuti peningkatan pemahaman hukum di kalangan buruh.

Pekerja perlu memahami isi perjanjian kerja, hak dan kewajiban, prosedur penyampaian keberatan, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Apabila menghadapi persoalan ketenagakerjaan, pekerja disarankan menyiapkan dokumen yang relevan, seperti perjanjian kerja, bukti pembayaran upah, surat pemberitahuan perusahaan, dan komunikasi yang berkaitan dengan permasalahan.

Dokumen tersebut dapat digunakan untuk memperjelas keadaan dan membantu pemeriksaan berdasarkan fakta.

Serikat Buruh ETH juga mendorong pekerja memperoleh pendampingan serikat pekerja atau penasihat hukum apabila diperlukan.

Dalam menghadapi perselisihan, organisasi menekankan pentingnya menghindari tindakan kekerasan, ancaman, perusakan fasilitas, ataupun penyebaran tuduhan yang belum terbukti.

Perjuangan hak pekerja harus dilakukan secara sah, bertanggung jawab, dan menjunjung martabat seluruh pihak.

PENEGAKAN HUKUM HARUS MEMBERIKAN KEPASTIAN BAGI BURUH DAN PENGUSAHA

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menilai bahwa rencana perluasan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat Polres harus dipandang sebagai kesempatan memperbaiki pelayanan hukum bagi masyarakat pekerja.

Namun, organisasi mengingatkan agar pembentukan dan perluasan layanan tersebut diikuti kesiapan pelaksanaan di lapangan.

Ketersediaan petugas yang memahami hukum ketenagakerjaan, mekanisme koordinasi, serta sistem pelayanan yang transparan merupakan faktor penting dalam keberhasilan program.

Organisasi juga berpandangan bahwa evaluasi tidak cukup dilakukan berdasarkan jumlah pengaduan yang diterima.

Keberhasilan harus dilihat dari kualitas pelayanan, kepastian tindak lanjut, ketepatan penanganan berdasarkan kewenangan, serta pemenuhan hak melalui proses hukum yang sah.

Bagi perusahaan, kepastian prosedur juga menjadi kebutuhan penting agar setiap laporan ditangani secara objektif.

Dengan demikian, perlindungan pekerja dan kepastian berusaha dapat berjalan beriringan.

SERIKAT BURUH ETH: NEGARA HARUS HADIR KETIKA HAK PEKERJA MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa rencana peresmian Desk Ketenagakerjaan di 35 Polres perlu diikuti komitmen nyata untuk meningkatkan akses keadilan.

Organisasi berharap pelayanan tersebut tidak hanya memberikan kemudahan bagi pekerja untuk menyampaikan pengaduan, tetapi juga membantu masyarakat memahami proses penyelesaian masalah sesuai hukum.

Dalam pandangan Serikat Buruh ETH, kehadiran negara harus diwujudkan melalui pelayanan yang memberikan kepastian, perlindungan, dan rasa keadilan bagi semua pihak.

Perjuangan buruh tidak semata-mata menuntut peningkatan penghasilan, tetapi juga memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan hukum, kepastian hubungan kerja, keselamatan, dan perlakuan yang bermartabat.

Organisasi mengajak Polri, Kementerian Ketenagakerjaan, DPR RI, pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh serikat pekerja memperkuat dialog dan kerja sama dalam membangun sistem perlindungan tenaga kerja yang berkeadilan.

Serikat Buruh ETH mendorong pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap pengembangan Desk Ketenagakerjaan, sekaligus memastikan seluruh mekanisme penegakan hukum berjalan sesuai kewenangan.

Bagi Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang, negara yang kuat adalah negara yang mampu melindungi hak pekerja, menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha, dan membangun hubungan industrial yang adil serta produktif.

Organisasi berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, kritis, dan konstruktif melalui pendidikan hukum, pendampingan pekerja, penyampaian aspirasi, serta perjuangan kesejahteraan buruh sesuai peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hak buruh harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya ketika persoalan telah berkembang menjadi sengketa, tetapi juga melalui pencegahan, pembinaan, dan dialog yang berkelanjutan.

Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, pengusaha, dan pekerja, pengembangan Desk Ketenagakerjaan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penguatan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

Mengawal Hak Pekerja — Memperjuangkan Keadilan Hukum — Membangun Hubungan Industrial yang Bermartabat

BERSATU • BERJUANG • BERMARTABAT