Penanganan tragedi KM Virgo Transport 8 memasuki fase penting: pencarian korban belum selesai, proses identifikasi terus berlangsung, santunan mulai dibayarkan, sementara penyelidikan hukum harus memastikan penyebab kecelakaan dan tanggung jawab setiap pihak ditentukan berdasarkan bukti.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — 5 Oktober 2026

Penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8 terus berkembang. Hingga Minggu, 4 Oktober 2026 pukul 17.30 WITA, Basarnas mengonfirmasi 190 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 82 orang meninggal dunia. Sebanyak 53 orang masih dalam pencarian dari total 243 orang yang tercatat dalam manifes kapal. Dua korban terbaru ditemukan di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Perkembangan baru pada Senin, 5 Oktober 2026, menunjukkan PT Jasa Raharja dan Jasaraharja Putera telah membayarkan santunan sejumlah Rp4,358 miliar kepada 65 korban yang telah teridentifikasi. Jasa Raharja menyatakan pembayaran dilakukan kepada ahli waris yang sah setelah proses identifikasi dan verifikasi keluarga.

Di sisi penegakan hukum, Polri sebelumnya menyatakan penanganan perkara KM Virgo Transport 8 telah dialihkan dari Polda Kalimantan Selatan kepada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Korpolairud Polri untuk proses lebih lanjut. Sebelum pengalihan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap nakhoda, awak kapal yang selamat, dan pihak-pihak terkait. Polri menegaskan proses hukum terus berjalan untuk mendalami fakta dan bukti mengenai kecelakaan tersebut.

Dengan demikian, belum tepat menyimpulkan pihak tertentu bersalah sebelum penyelidikan dan proses pembuktian selesai.

Kontrol Sosial Hukum DPN LBH ETH

Bagi DPN Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang, penanganan tragedi ini harus berjalan melalui tiga jalur sekaligus: pencarian dan identifikasi korban, pemenuhan hak keluarga, serta penyelidikan hukum yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepentingan keluarga tidak berhenti setelah santunan dibayarkan. Mereka juga berhak memperoleh kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya, proses identifikasi, mekanisme klaim, perkembangan penyelidikan, serta hasil investigasi mengenai penyebab kecelakaan.

Keterangan Ketua Umum — Okky A.J., SH., MH.

Dalam rumusan pernyataan organisasi untuk rilis, Ketua Umum DPN Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang, Okky A.J., SH., MH., menyatakan:

“Pembayaran santunan merupakan bagian penting dari pemenuhan hak keluarga, tetapi tidak boleh dianggap sebagai akhir penanganan perkara. Masih ada 53 orang yang belum ditemukan dan masih ada kewajiban negara untuk mengungkap secara objektif bagaimana kecelakaan terjadi, apakah seluruh ketentuan keselamatan dipenuhi, serta siapa yang harus bertanggung jawab apabila kemudian ditemukan pelanggaran hukum.”

Okky menegaskan bahwa pemeriksaan harus berangkat dari data teknis, dokumen kapal, manifes, keterangan saksi, kondisi kapal, dan bukti lain yang sah.

“Jangan membangun kesimpulan sebelum penyidikan selesai. Namun, jangan pula membiarkan keluarga menunggu tanpa informasi. Transparansi perkembangan perkara dan kepastian hak keluarga harus berjalan bersama.”

Penegasan Sekretaris Jenderal — Zulkiram, SH.

Sekretaris Jenderal LBH Elang Tiga Hambalang, Zulkiram, SH., dalam rumusan pernyataan organisasi menekankan perlunya sistem informasi terpadu.

“Jumlah korban ditemukan, status identifikasi, pembayaran hak ahli waris, dan perkembangan proses hukum harus direkonsiliasi antarlembaga. Keluarga jangan sampai harus berpindah-pindah instansi hanya untuk memperoleh informasi yang seharusnya dapat disediakan melalui satu pintu.”

Lima Usulan Konkret LBH ETH

DPN LBH ETH meminta Basarnas, Polri, Kementerian Perhubungan, tim DVI, dan pihak terkait menjalankan lima langkah.

Pertama, mempertahankan pusat informasi keluarga satu pintu.

Kedua, memublikasikan perkembangan pencarian dan identifikasi secara berkala.

Ketiga, mengamankan seluruh dokumen dan barang yang berpotensi menjadi bukti.

Keempat, memastikan seluruh keluarga korban memperoleh penjelasan mengenai hak santunan dan mekanisme klaim tanpa pungutan tambahan.

Kelima, menyampaikan hasil penyelidikan teknis dan proses hukum sesuai tahapan yang dapat dibuka kepada publik.

Indikatornya harus dapat diperiksa, meliputi jumlah korban yang ditemukan dan teridentifikasi, jumlah keluarga yang telah menerima hak, jumlah korban yang masih dicari, serta tahapan proses hukum yang telah ditempuh.

Penutup

Tragedi KM Virgo Transport 8 bukan sekadar statistik kecelakaan laut. Di balik setiap angka terdapat keluarga yang menunggu kepastian.

Pencarian korban harus terus menjadi prioritas kemanusiaan, sementara penegakan hukum harus memastikan fakta terungkap melalui bukti, bukan asumsi, agar tragedi serupa dapat dicegah dan hak seluruh korban benar-benar dipenuhi.

Sebanyak 190 korban KM Virgo Transport 8 telah ditemukan, 53 masih dicari, dan santunan Rp4,358 miliar telah dibayarkan kepada 65 korban teridentifikasi. DPN LBH ETH meminta pencarian, pemenuhan hak keluarga, dan proses hukum berjalan transparan serta berbasis bukti.