DPN Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah memastikan penanganan kesehatan warga, pemeriksaan lingkungan, dan evaluasi keselamatan bahan kimia di kawasan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2.

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — SABTU, 31 OKTOBER 2026

Keselamatan masyarakat di sekitar kawasan industri kembali menjadi sorotan setelah insiden pelepasan gas berbau menyengat terjadi di area PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (29/10/2026).

Berdasarkan pendataan sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang yang disampaikan pada Jumat (30/10/2026), sebanyak 139 warga dari Desa Kutamekar dan Desa Kutanegara tercatat terdampak. Sejumlah warga mengalami keluhan kesehatan, terutama gangguan pernapasan, dan mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa insiden diduga berkaitan dengan reaksi kimia setelah air hujan mengenai material yang berada di area persiapan pengiriman. Namun, penyebab teknis secara menyeluruh, tingkat paparan, dan kemungkinan pelanggaran masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap pengawasan keselamatan industri dan perlindungan masyarakat.

Pertumbuhan industri tidak boleh mengorbankan keselamatan warga.

Material TCCA Diduga Bereaksi Setelah Terkena Air Hujan

Berdasarkan keterangan DLH Kabupaten Karawang, material yang terlibat dalam insiden diidentifikasi sebagai Trichloroisocyanuric Acid (TCCA). Material berbentuk serbuk tersebut berada di area persiapan pemuatan atau pra-loading.

Dalam pemeriksaan lapangan, DLH melaporkan material ditempatkan di atas palet kayu dan ditutup menggunakan terpal di area terbuka tanpa atap atau kanopi permanen.

Air hujan diduga mengenai material tersebut dan memicu reaksi dekomposisi yang menghasilkan asap serta bau menyengat.

Temuan mengenai kondisi penyimpanan tersebut perlu diperiksa berdasarkan karakteristik bahan, dokumen keselamatan, dan standar teknis yang berlaku. Kondisi itu belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana, tetapi menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

139 Warga Tercatat Terdampak, Penanganan Kesehatan Harus Dipastikan

Pendataan sementara DLH mencatat 139 warga dari Desa Kutamekar dan Desa Kutanegara terdampak insiden tersebut.

Sejumlah warga dilaporkan mendapatkan penanganan melalui rumah sakit, puskesmas, dan klinik di wilayah Karawang.

DPN ETH meminta pemerintah daerah bersama dinas kesehatan memastikan seluruh warga yang membutuhkan memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis sesuai kondisi masing-masing.

Organisasi juga mengingatkan bahwa angka 139 merupakan data pendataan sementara, bukan otomatis jumlah warga yang telah dinyatakan mengalami keracunan berdasarkan pemeriksaan medis.

Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala dengan tetap menjaga kerahasiaan data kesehatan pribadi.

Kemenperin dan DLH Perlu Menuntaskan Pemeriksaan

Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk memastikan penyebab insiden dan mengevaluasi penerapan standar keselamatan industri.

Sementara itu, DLH Karawang telah melakukan pengambilan sampel udara ambien di sejumlah titik serta sampel air permukaan untuk pemeriksaan lingkungan.

Hasil pengujian tersebut penting untuk menjelaskan kondisi lingkungan setelah kejadian, termasuk apakah masih terdapat risiko paparan yang perlu ditangani.

DPN ETH mendorong agar hasil pemeriksaan diumumkan setelah tersedia, disertai penjelasan mengenai parameter pengujian, lokasi pengambilan sampel, dan kesimpulan teknis.

Pernyataan bahwa kondisi di lokasi telah terkendali juga perlu dibedakan dari kesimpulan bahwa seluruh lingkungan dan permukiman sekitar sudah dipastikan aman.

Safrizal: Keselamatan Rakyat Harus Menjadi Prioritas

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menilai insiden di Karawang harus menjadi perhatian serius pemerintah dan pengelola industri.

Menurut pandangan organisasi, pembangunan industri memang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, kegiatan usaha harus dijalankan dengan sistem pengendalian risiko yang melindungi pekerja maupun masyarakat sekitar.

DPN ETH menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi insiden. Pemeriksaan risiko, pengelolaan bahan kimia, dan kesiapan tanggap darurat harus menjadi bagian dari pengawasan rutin.

“Industri nasional harus tumbuh dan berkembang, tetapi keselamatan masyarakat tidak boleh menjadi harga yang harus dibayar. Pemerintah harus memastikan kejadian ini diperiksa secara objektif, warga mendapatkan penanganan, dan setiap temuan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” demikian sikap yang didorong DPN ETH.

Ganda Satria Dharma: Periksa Sistem Penyimpanan dan Tanggap Darurat

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mendorong pemeriksaan tidak hanya berfokus pada sumber pelepasan gas, tetapi juga pada keseluruhan sistem pengendalian risiko.

Aspek yang perlu diperiksa meliputi prosedur penyimpanan bahan kimia, dokumen keselamatan, pelatihan pekerja, perlengkapan tanggap darurat, dan mekanisme peringatan kepada masyarakat.

DPN ETH juga meminta pemerintah memastikan terdapat kesesuaian antara prosedur tertulis perusahaan dan pelaksanaannya di lapangan.

“Pengawasan harus mampu memastikan bahwa standar keselamatan benar-benar diterapkan, bukan sekadar tercantum dalam dokumen. Pemerintah perlu menyampaikan hasil pemeriksaan dan langkah perbaikan secara transparan agar masyarakat memperoleh kepastian,” demikian sikap organisasi yang disampaikan dalam naskah ini.

Sepuluh Langkah Perbaikan yang Didorong DPN ETH

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong sepuluh langkah berikut:

1. Investigasi teknis menyeluruh untuk memastikan penyebab insiden dan karakteristik material yang terlibat.
2. Penanganan kesehatan warga melalui pemeriksaan dan pemantauan medis sesuai kebutuhan.
3. Publikasi hasil pengujian lingkungan setelah pemeriksaan udara dan air selesai dilakukan.
4. Evaluasi penyimpanan bahan kimia berdasarkan karakteristik bahaya dan standar teknis yang berlaku.
5. Penguatan sistem peringatan darurat bagi pekerja dan masyarakat sekitar kawasan industri.
6. Pemeriksaan keselamatan kerja untuk memastikan prosedur dan perlengkapan keselamatan diterapkan.
7. Pengawasan lingkungan berbasis risiko terhadap kegiatan industri yang mengelola bahan kimia berbahaya.
8. Penegakan hukum secara proporsional apabila ditemukan pelanggaran yang terbukti.
9. Penyediaan saluran pengaduan masyarakat yang dapat diakses dan ditindaklanjuti.
10. Evaluasi berkala untuk memastikan rekomendasi perbaikan benar-benar dilaksanakan.

Keselamatan Industri Harus Sejalan dengan Perlindungan Lingkungan

Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, pengelolaan keselamatan kerja dan lingkungan hidup diatur melalui sejumlah ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, serta peraturan pelaksana terkait.

DPN ETH menilai seluruh ketentuan tersebut harus menjadi dasar evaluasi sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum. Sebaliknya, seluruh pihak juga berhak memperoleh kepastian hukum dan tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum terdapat pembuktian yang sah.

DPN Elang Tiga Hambalang: Jangan Tunggu Insiden Berulang

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa insiden di kawasan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2 tidak boleh berhenti pada penanganan darurat semata.

Pemerintah perlu memastikan kondisi kesehatan warga, hasil pemeriksaan lingkungan, serta evaluasi keselamatan penyimpanan bahan kimia ditindaklanjuti secara nyata.

Kementerian Perindustrian, instansi lingkungan hidup, pengawas ketenagakerjaan, dan Pemerintah Kabupaten Karawang perlu memperkuat koordinasi sesuai kewenangan masing-masing.

Perusahaan juga harus menjalankan kewajiban keselamatan dan lingkungan serta memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.

Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas. Pengawasan bahan kimia harus diperkuat. Lingkungan harus dilindungi. Dan industri nasional harus berkembang dengan tanggung jawab.

DPN Elang Tiga Hambalang: Industri Maju, Lingkungan Terjaga, Pekerja Terlindungi, dan Rakyat Sejahtera!

—

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ELANG TIGA HAMBALANG

SAFRIZAL
Ketua Umum

GANDA SATRIA DHARMA
Sekretaris Jenderal

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Sabtu, 31 Oktober 2026

Mengawal Kebijakan, Menegakkan Keadilan, dan Memperjuangkan Kepentingan Rakyat Indonesia.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang